600 Ton Beras SPHP Dioplos Jadi Premium, Negara Rugi Rp3,3 Miliar

Harianjogja.com, JAKARTA—Dugaan pengoplosan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jakarta Timur berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp3,3 miliar. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut kerugian tersebut berasal dari subsidi pemerintah yang tidak tersalurkan kepada masyarakat sasaran.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan praktik tersebut diduga dilakukan dengan membongkar beras SPHP, kemudian mengolah dan mengemasnya kembali untuk dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

"Ini sudah tidak sehat [beras SPHP] dibongkar, dijual ke pasar [sebagai] premium karena berasnya ini bagus. Beras produksi kita bagus, ini beras lokal, bukan diimpor. Ini diolah kemudian diproses ulang. Dikemas ulang," kata Amran di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Berdasarkan kalkulasi Bapanas, potensi kerugian negara dihitung dari besaran subsidi harga sekitar Rp5.510 per kilogram (kg). Jika dikalikan dengan volume beras yang diduga dioplos sebanyak 600 ton, nilai subsidi yang tidak sampai kepada masyarakat mencapai sekitar Rp3,3 miliar.

Perhitungan tersebut mengacu pada surat penugasan tambahan kedua program SPHP beras dari Bapanas kepada Perum Bulog yang diterbitkan pada pertengahan Oktober 2026.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp694,3 miliar untuk alokasi tambahan kedua SPHP sebanyak 125.800 ton beras. Subsidi harga yang diberikan mencapai sekitar Rp5.510 per kg.

Amran menilai praktik pengoplosan tersebut merugikan masyarakat karena beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau justru diduga dialihkan ke pasar premium untuk memperoleh keuntungan sepihak.

"Ini memang kejam. Bayangkan, [beras SPHP] ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi pemerintah. Nah ini pengkhianatan, mengkhianati petani 115 juta orang dan juga merugikan konsumen," tegas Amran.

"Jadi, produsen konsumen berdua dikhianati dan ini disubsidi pemerintah. Kalau ada hukuman terberat, patut kita hukum," tambahnya.

Subsidi Beras SPHP Seharusnya Rp12.500 per Kg

Amran menjelaskan dukungan pemerintah terhadap sektor perberasan tidak hanya diberikan melalui subsidi di tingkat konsumen, tetapi juga pada sisi produksi atau hulu.

Subsidi di hulu antara lain mencakup pupuk, traktor, alat dan mesin pertanian, serta berbagai kebutuhan lain untuk mendukung produksi beras nasional.

Menurut dia, total subsidi di sektor hulu mencapai Rp160 triliun pada 2026, meningkat dibandingkan 2025 yang sebesar Rp144 triliun.

Sementara itu, pada sisi hilir, pemerintah memberikan subsidi melalui program SPHP agar masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau.

"Ini dua subsidi. Subsidi di hulu yaitu Rp160 triliun tahun 2026. Tahun 2025 Rp144 triliun. [Lalu] subsidi di hilir, beras SPHP seharusnya dijual Rp12.500 per kg, tapi dijual Rp17.000 per kg. Ini untuk orang sulit. Ini beras subsidi, tapi masih ada oknum yang bermain-main," tutur Amran.

Pemerintah menggelontorkan beras SPHP sebagai bentuk intervensi pasar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Melalui program tersebut, masyarakat sasaran diharapkan dapat memperoleh beras dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kg di tingkat konsumen.

Dalam mekanisme distribusinya, pemerintah memberikan subsidi harga melalui Bapanas kepada Perum Bulog selaku operator program.

Karena itu, Bapanas menegaskan praktik pembongkaran isi dan pengemasan ulang beras SPHP untuk dijual dengan harga lebih tinggi tidak dapat dibenarkan. Beras bersubsidi tersebut harus benar-benar diterima masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses pangan dengan harga terjangkau.

Pengoplosan Terungkap di Matraman dan Cipinang

Sebelumnya, Amran bersama Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur mengungkap dugaan praktik pengoplosan beras SPHP di wilayah hukum Jakarta Timur.

Pengungkapan tersebut dilakukan di dua lokasi, yakni kawasan Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Dari informasi yang disampaikan, jumlah beras yang ditemukan dalam praktik tersebut mencapai sekitar 600 ton.

Amran meminta praktik penyalahgunaan beras bersubsidi ditindak tegas. Dia menyebut penindakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia dan koruptor.

"Ini harus dihukum berat. Ini tidak boleh dikasih toleransi. [Sesuai] Perintah Bapak Presiden Prabowo [agar] mafia dan koruptor harus dibersihkan dari Republik Indonesia," tegas Amran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara