Forum Kebangsaan DIY Desak Pengusutan Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan

Harianjogja.com, JOGJA—Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan Tokoh Masyarakat DIY menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan sikap tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).

Penasihat Forum Kebangsaan, Syukri Fadholi, menyebut kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan. Ia bahkan menyatakan Indonesia berada dalam status darurat nasional dan meminta seluruh elemen masyarakat memberikan perhatian serius.

"Negara kita sedang tidak baik-baik saja dan hari ini secara resmi berada dalam status darurat nasional," ujar Syukri Fadholi, Selasa (10/11/2026).

Dalam pernyataannya, Syukri menyoroti dugaan penyadapan ilegal tingkat tinggi yang menurutnya melibatkan oknum aparat penegak hukum dan pembantu presiden.

Ia menyebut dugaan pengintaian tersebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet yang setia, pimpinan partai politik pendukung pemerintah, serta sejumlah tokoh penting pendukung presiden.

Syukri menilai dugaan tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ia bahkan menyebutnya sebagai bentuk makar dan kudeta terselubung atau soft coup terhadap pemerintahan yang sah.

"Tindakan ini sudah bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk makar dan kudeta terselubung (soft coup) terhadap pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang sangat membahayakan kedaulatan negara dan rakyat se-Indonesia," tegasnya.

Forum Kebangsaan Sampaikan Sejumlah Tuntutan

Atas situasi yang mereka soroti, Forum Kebangsaan menyampaikan sejumlah tuntutan yang disebut sebagai upaya menyelamatkan keutuhan bangsa.

Salah satu tuntutannya adalah mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Forum tersebut juga meminta dugaan keterlibatan aktor intelektual penyadapan di lingkungan istana diusut hingga tuntas.

Mereka turut menuntut agar pihak-pihak yang dianggap melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk hukuman mati.

Selain itu, Forum Kebangsaan mendesak pembersihan kabinet dari unsur-unsur yang mereka tuding terlibat makar melalui perombakan secara menyeluruh. Mereka juga meminta pemerintah menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi kondisi negara yang dinilai semakin terpuruk.

Amien Rais Kritik Dugaan Penyadapan terhadap Prabowo

Politikus senior Amien Rais yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menyampaikan kritik terhadap institusi kepolisian. Ia menyinggung dinamika kekuasaan pada masa lalu, termasuk penahanan sejumlah pihak terkait perkara dugaan penyadapan.

Amien menuding Kapolri pada periode sebelumnya melakukan penyadapan yang dinilainya tidak masuk akal, terutama terhadap Prabowo Subianto.

"Kapolri yang paling buruk di sepanjang masa itu ya, itu melakukan penyadapan. Terutama penyadapan Pak Prabowo itu kan betul-betul ya sesuatu yang tidak masuk akal," ujar Amien.

Meski menyampaikan kritik tersebut, Amien menilai penahanan yang dilakukan saat ini merupakan perkembangan yang baik. Ia berharap proses penegakan hukum tetap berjalan secara adil.

"Jadi saya berpesan kalau sekarang dia ditahan ya di Markas Komando Brimob," tambahnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.