Pemkot Jogja Solialisasikan Peraturan Penilaian Prestasi PNS

JOGJA-Munculnya Peraturan Pemerintah 46/2011 yang disosialisasikan hari ini diharapkan mampu membawa perubahan budaya dan pola pikir pegawai negeri. Sekeretaris Daerah Kota Jogja, Titik Sulastri, Jumat (3/5) menyebut pegawai negeri seharusnya tidak bekerja sekadarnya sebab mereka memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencapai tingkat kinerja tertentu.

“Tuntutan masyarakat terhadap kinerja yang telah ditentukan akan berdampak pada pengembangan kompetensi pegawai”, katanya saat sosialisasi di Jogja.

Menurutnya, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang diatur dengan PP 10/1979 dipandang kurang mampu memberikan Informasi yang obyektif dan akurat bagi upaya-upaya perbaikan kinerja PNS.

Oleh karena itu Pemkot mulai tahun 2007 membuat kebijakan penilaian kinerja pegawai yang dipandang lebih mewakili penilaian kinerja, artinya baik atasan, bawahan dan teman sejawat yang memberikan penilaian kinerja.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jogja Maryoto mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan mengingat banyaknya hal dan persyaratan yang harus dipersiapkan, guna menjamin efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyusunan sasaran kinerja pegawai.

“Sosialisasi PP nomor 46 ini kami lakukan tiga tahap yakni tanggal 3, 6 serta 7 mei mendatang," katanya.

Untuk memantapkan pemahaman mengenai Konsep Substansi dan implementasi PP 46/2011 ini BKD Jogja mendatangkan Deputi bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan BKN Kuspriyono Murdono serta Direktur Kinerja Pegawai BKN Purwanto.

"Hari ini, para peserta sosialisasi dari kepala SKPD sedangkan untuk tanggal 6 dan 7 mendatang pesertantanya para pejabat Struktural dibawah kepala SKPD/unit kerja”, tandas Maryoto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.