Abu Vulkanik Gunung Merapi Menyebar Sampai ke Wonosobo
Letusan Gunung Merapi pada Sabtu (11/3/2023) menyebabkan sejumlah wilayah terkena hujan abu vulkanik.
One hundred thousand rupiah notes are seen through a magnifying glass in this photo illustration taken in Singapore, in this file picture taken March 14, 2013. Banks in Singapore are stubbornly against adopting domestically set reference rates for derivative contracts in the Indonesia rupiah, despite preparing to drop their own rate fixing for the Malaysian ringgit and Vietnamese dong. To match Analysis MARKETS-INDONESIA/FIXING REUTERS/Edgar Su/Files (SINGAPORE - Tags: BUSINESS)
BANTUL—Alokasi Dana Desa (ADD) di 16 desa di Bantul terpaksa dipangkas lantaran pemerintah desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode sebelumnya.
Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Bantul, Sigit Widodo, menyatakan, pemotongan ADD sebagai bentuk hukuman terhadap desa yang tak tertib menyampaikan LPJ penggunaan ADD sesuai tenggat waktu.
LPJ yang tak disampaikan menurut Sigit dapat diartikan anggaran ADD belum terserap atau belum digunakan masyarakat karena tak ada bukti pertanggungjawabanya.
Pemotongan dana ADD maksimal 15% (mencapai puluhan juta) tersebut baru tahun ini dijalankan, menyusul telatnya penyampaian LPJ ADD periode 2012 di sejumlah desa.
“Persentase pemotongan diatur dalam Perbup (Peraturan Bupati), ada sekitar 16 desa yang harus dipangkas,” kata Sigit, Selasa (4/6/2013).
Pada tahun-tahun sebelumnya punishment tersebut tak dijalankan kendati telah diatur dalam Perbup. Kelalaian Pemkab menjalankan sanksi bagi desa yang tak tertib administrasi belakangan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga harus dibenahi.
Kendati demikian, Sigit mengklaim pemangkasan tersebut bukan semata karena ada temuan dari BPK namun berasal dari hasil evaluasi lembaganya. “Sebab selama ini ingin menjatuhkan sanksi tidak gampang, harus ada dasarnya secara teknis. Misalnya keterlambatannya karena apa,” ujarnya.
Sigit juga enggan menyebut desa mana saja yang menerima hukuman pemotongan ADD 2013. “Kalau saya sebut kasihan desanya, nanti masyarakat menganggapnya tidak baik,” ujarnya.
Sanksi tersebut menurut Sigit masih ringan. Sebab mulai tahun ini, bila masih ada ADD yang tak terserap di masyarakat atau LPJ telat disampaikan, maka jatah ADD 2014 dipastikan hangus.
ADD dicairkan sebanyak tiga tahap dalam setahun. Pada tahun ini misalnya, ADD tahap kedua dapat dicairkan pada periode Mei-Agustus, maka penyampaian LPJ ADD tahap pertama harus sudah masuk ke Pemkab maksimal akhir Juli. Tanpa adanya LPJ, ADD tak dapat dicairkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Letusan Gunung Merapi pada Sabtu (11/3/2023) menyebabkan sejumlah wilayah terkena hujan abu vulkanik.
Polri menegaskan kesiapan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.
Forum Anak Daerah (FAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menggelar hari pertama dari rangkaian kegiatan "Temu Hati #17" di Ruang Nyi Ageng Serang
Dinkes Sleman ungkap keracunan Toragan akibat Salmonella dari makanan hajatan, seluruh pasien kini telah pulih.
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.
Gunungkidul perketat pengawasan hewan kurban 2026 dengan 120 petugas dan pemeriksaan SKKH di pasar hewan.