Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Harian Jogja.com, KULONPROGO - Upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk menyelesaikan kisruh pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di wilayahnya melalui tim lobi belum berjalan efisien.
Tim lobi yang beranggotakan camat dan pemerintah desa (Pemdes) kesulitan dalam upaya melobi kaum berada yang dapat jatah BLSM agar bersedia mengembalikan Kartu Pelindung Sosial (KPS) kepada tim itu.
Hal itu seperti terjadi di Desa Bumirejo Lendah. Pemerintah Desa Bumirejo menyatakan kewalahan untuk menjalankan peran sebagai tim lobi. Dari KPS sebanyak 799 ada sebanyak 153 penerima yang merupakan keluarga berkategori mampu secara ekonomi.
"Kami sudah menyebar undangan sebanyak 153. Itu mengacu pada keseluruhan warga mampu yang dapat jatah BLSM. Tapi mereka [warga mampu] hingga saat ini menyatakan enggan datang ke balai desa untuk menerima sosialisasi tim lobi," ujar Kepala Desa Bumirejo, Klimun kepada Harian Jogja, Selasa (23/7/2013).
Rencananya, lanjut Klimun, Pemdes akan mengundang warga mampu penerima BLSM untuk datang ke balai desa menerima sosialisasi, Rabu (24/7/2013) ini. Hanya saja, respons negatif sudah mereka tunjukkan. Warga yang sudah terlanjur menerima KPS itu tidak menunjukkan sikap bakal memenuhi undangan.
"Kami cuma tinggal berharap mereka masih punya kesadaran. Kami sudah berusaha, tapi mereka tidak merespons positif. Tidak mungkin kami memaksa, itu hak mereka," tandas Klimun.
Di Desa Ngentakrejo, sosialisasi sudah dilakukan pekan lalu. Kades Ngentakrejo, Suprana mengatakan ada beberapa warganya yang bersedia mengembalikan KPS. Tapi dia enggan menyebut jumlah pastinya.
"Yang penting ada sedikit kesadaran warga mampu untuk mengembalikan KPS-nya, meski jumlahnya masih sedikit," papar Suprana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Kementan menargetkan tambahan 600.000 sapi perah hingga 2029 untuk memperkuat produksi susu lokal dan menekan ketergantungan impor.
Partai Gema Bangsa bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah di Jogja membahas desentralisasi politik dan target Pemilu 2029.
Dugaan politik uang muncul di Pilur Panggungharjo. Calon lurah melapor, sementara panitia mengingatkan fakta integritas dan mekanisme penanganan.
BMKG memprakirakan sejumlah wilayah berpotensi hujan pada 2–5 Oktober 2026 meski kemarau panjang masih melanda banyak daerah.
IKI September 2026 berada di level 51,93 atau turun 0,37 poin. Industri masih ekspansi, tetapi biaya logistik dan BBM menekan laju.