Alumni Jepang Bentuk KAWAN JAPAN, Bidik Wirausahawan Baru
Alumni Jepang membentuk KAWAN JAPAN di Sleman untuk memperkuat jejaring dan mendorong lahirnya wirausahawan baru di Indonesia.
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja meminta sekolah negeri agar menyelesaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Akhir pekan kedua September merupakan batas waktu penyerahan.
Sekretaris Disdik Jogja, Budi Santosa Asrori mengatakan, sesuai Perwal 21/2008 tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah, batas akhir penyerahan RAPBS ke Disdik maksimal dua bulan setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selesai.
Dengan demikian, RAPBS tersebut wajib diserahkan pada September 2013 mendatang.
Seluruh sekolah negeri mulai dari jenjang TK hingga SMA/SMK wajib menyerahkan RAPBS. Hingga kini, ada beberapa sekolah menyerahkan RAPBS. Namun, sebagian terpaksa dikembalikan untuk dilakukan koreksi lantaran posting anggaran pendapatan yang diajukan belum lengkap.
Adapun rincian sekolah negeri di Jogja, TK Negeri dua unit, SD Negeri 92 unit, SMP Negeri 16 unit, SMA Negeri 11 unit dan SMK Negeri tujuh unit.
“Kami berharap, penyerahan RAPBS tersebut dilakukan tepat waktu, jangan sampai terlambat. Bila ada sekolah yang belum menyerahkan hingga batas waktu yang ditentukan, maka kami akan berikan teguran tertulis,” terangnya, Jumat (23/8/2013).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Alumni Jepang membentuk KAWAN JAPAN di Sleman untuk memperkuat jejaring dan mendorong lahirnya wirausahawan baru di Indonesia.
Bareskrim akan memaparkan hasil gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo di Kejagung pada Jumat, 20 November 2026.
Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan BBM dan LPG menjelang Nataru 2026/2027 melalui optimalisasi kilang dan penambahan armada distribusi.
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
DKI Jakarta dan DIY memaparkan strategi efisiensi anggaran, digitalisasi pembayaran, serta creative financing dalam validasi IPKD 2026.
Rencana koperasi membangun kilang minyak goreng pada 2027 dinilai berpeluang menekan harga, tetapi menghadapi risiko modal, pasokan, dan tata kelola.