Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
JIBI/Harian Jogja/dokumen
Harianjogja.com, BANTUL- Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma tak akan lagi mendapat penyertaan modal dari APBD Bantul bila belum menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perusahaan pelat merah itu selama ini paling tak produktif menyetor PAD dibanding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya di Bantul.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Fenti Yusdayati menyatakan, mulai tahun ini berlaku Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyertaan modal. Perda itu melarang kebijakan penyertaan modal bagi BUMD selama lembaga tersebut belum menyumbang PAD.
Karenanya kata Fenti, PD Aneka Dharma tak akan lagi mendapat penyertaan modal bila tak memberi pemasukan bagi daerah. “Perda baru mengamanahkan sebelum ada PAD enggak bisa tambah modal. Jadi harus ada setoran pendapatan. Mulai berlaku dua ribu tiga belas,” terang Fenti akhir pekan lalu.
PD Aneka Dharma selama ini tercatat sebagai perusahaan daerah yang paling tidak produktif, karena sangat jarang dan minim menyumbang PAD dibanding perusahaan daerah lainnya. Kendati telah mendapat gelontoran modal dari APBD miliaran rupiah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
BGN menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak membagikan susu formula untuk bayi usia 0-6 bulan dan tetap mengutamakan ASI eksklusif.
Catcrs menggandeng market maker dan broker institusional untuk memperkuat likuiditas dan stabilitas perdagangan aset digital.
Arema FC menang 3-1 atas PSIM Yogyakarta di laga terakhir BRI Super League 2026. Joel Vinicius cetak gol cepat menit ke-2.
Operasi gabungan di Bantul mengamankan 2.060 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Pleret dan Banguntapan.
Komisi Yudisial memantau sidang dugaan pembunuhan mahasiswi di Pantai Nipah, NTB, untuk memastikan hakim menjalankan kode etik.