Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
Harianjogja.com, BANTUL- Aparat keamanan Pemkab Bantul bakal membongkar paksa atribut partai dan caleg yang dipasang tak sesuai aturan. Selama ini, Panitia Pengwas Pemilu (Panwaslu) Bantul telah menemukan ratusan atribut kampanye seperti billboard, baliho maupun spanduk yang melanggar aturan.
Kabid Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul Jati Bayubroto mengatakan, Pemkab dalam hal ini bupati telah menerima surat permohonan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menertibkan paksa atribut kampanye tersebut.
Surat itu disampaikan ke Bupati Bantul awal pekan ini. Selanjutnya, Bupati menugaskan Satpol PP untuk menindaklanjuti permohonan itu.
Pol PP menjadwalkan pembongkaran paksa atribut Sabtu (30/11/2013) ini. "Sabtu ini rencananya kami turunkan yang masih ada masalah, memang masih banyak ditemukan yang melanggar di sepanjang jalan di Bantul," ungkap Jati.
Jati menambahkan, penurunan paksa oleh Pol PP merupakan langkah terakhir bila partai tak mengindahkan permohonan KPU agar menertibkan sendiri atribut mereka.
Sejauh ini, berbagai pelanggaran alat peraga kampanye di Bantul beragam, mulai dari pemasangan billboard oleh caleg yang harusnya hanya boleh menggunakan spanduk, serta pelanggaran materi kampanye.
Ia mencontohkan baliho yang harusnya memuat hanya gambar partai dan pengurus partai non caleg, namun dipasang gambar caleg.
Selain itu, banyak atribut kampanye dipasang di billboard milik biro iklan. Sesuai aturan, billboard hanya boleh untuk tujuan reklame agar Pemkab dapat menarik pajak dari pemasangan iklan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
Harga cabai rawit merah tembus Rp73.500 per kg. PIHPS juga mencatat harga telur ayam, beras, bawang, dan minyak goreng masih tinggi.
Iran mendesak AS mencabut sanksi dan membebaskan aset yang dibekukan di tengah ketegangan kawasan serta konflik Selat Hormuz.
Sebanyak 3.393 PPPK paruh waktu di Bantul resah kontrak berakhir September 2026 di tengah pembatasan belanja pegawai daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tak henti-hentinya mempromosikan potensi investasi di wilayahnya kepada para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
Kelurahan Keparakan menggelar pelatihan menulis aksara Jawa untuk melestarikan budaya dan menarik minat generasi muda di Jogja.