Olah Sampah Jadi Energi, Pekerja GO-SARI Kini Dilindungi BPJamsostek
Program GO-SARI mengolah sampah menjadi energi sekaligus membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kini para pekerjanya mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaa
JIBI/Desi Suryanto Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berfoto bersama dengan sejumlah kepala lembaga publik diantaranya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Syamsul Maarif dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, M Yusuf dan pengurus SPS seusai menyampaikan piagam penghargaan kepada Lembaga Publik pilihan Serikat Perusahaan Pers (SPS) dalam acara The 2nd Indonesia Public Relations Awards & Summit (IPRAS) yang digel
Harianjogja.com, JOGJA-Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat berkolaborasi dengan DASA Strategic Communication kembali akan menggelar The 2nd Indonesia Public Relations Awards & Summit (IPRAS) di Jogja, Jumat (29/11). Sejumlah tokoh menerima penghargaan.
Acara bertajuk Reputasi Bangsa dan Kejayaan Indonesia ini dihadiri ratusan praktisi kehumasan (PR) dari seluruh Indonesia. IPRAS, kata Direktur Eksekutif SPS Pusat Asmono Wikan, digelar untuk mendorong penguatan reputasi organisasi di Indonesia agar lebih kompetitif di tingkat global.
"Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong penguatan reputasi bangsa Indonesia di mata dunia internasional," ujar Wikan di Sahid Rich Hotel, Jumat (29/11/2013).
SPS merupakan organisasi dari perusahaan Pers di seluruh Indonesia. Saat ini, SPS memiliki anggota sebanyak 471 perusahaan pers. "Visi misi SPS untuk menegakkan kemerdekaan pers dan membangun industri pers yang sehat dan bermartabat," tukas Wikan.
Sejumlah tokoh hadir yang hadir di antaranya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang menyampaikan pidato tentang "Kepemimpinan, reputasi bangsa, dan kejayaan Indonesia". Sultan juga ikut menyerahkan SPS Awards sekaligus menutup acara IPRAS 2013.
Sementara itu Abraham Samad menegaskan soal peta korupsi di Indonesia. Menurutnya, korupsi bermuara di pelbagai bagian mulai sektor penerimaan pajak dan nonpajak.
Belanja barang dan jasa, bantuan sosial, dana alokasi umum dan khusus serta dekonsentasi APBN/APBD. "Korupsi sangat meluas secara sistemik di semua sektor, dari tingkatan pusat dan daerah," kata Samad. Dalam kesempatan ini selain KPK menerima penghargaan sebagai Lembaga Publik Pilihan SPS 2013, Humas KPK Johan Budi juga menerima penghargaan. Johan terpilih sebagai Tokoh Pilihan SPS 2013. Berikut ini nama penerima Penghargaan SPS 2013 :
1. Lembaga Publik Pilihan SPS 2013
KPK, PPATK, BNPB.
2. Korporasi Pilihan SPS 2013
KAI, GA, Astra Intl, Pertamina, Telkom, BCA, Semen Indo, Wika.
3. Tokoh PR Pilihan SPS 2013
Johan Budi, Pujobroto, Troy Pantou, Yulian Warman, Adita Irawan, Difi A Johansyah, Sugeng Priyono.
4. Program PR Pilihan SPS 2013
Unilever : Green and Clean
KAI : Kemudahan Mendapatkan Tiket Online
Mandiri : Wira Usaha Muda Mandiri
5. CEO Pilihan SPS 2013
Ignasius Jonan,Emirsyah Satar, Prijono Sugianto, Karen Agustiawan, Arief Yahya, Dwi Soetjipto, Tjahja Setiaatmadja
6. Tokoh Publik Pilihan SPS 2013
Basuki Tjahaja Purnama, Denny Indrayana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Program GO-SARI mengolah sampah menjadi energi sekaligus membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kini para pekerjanya mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaa
Cara menyembunyikan isi pesan WhatsApp di notifikasi HP iPhone dan Android. Agar privasi tetap aman dan pesan pribadi tak terbaca orang lain. Simak langkah-lang
KPK menyita uang lebih dari Rp6 miliar seusai memeriksa tiga pejabat imigrasi dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menekankan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik menjalankan amanah yang sudah diberikan. Pejabat yang dilanti
Honda membuka peluang mempertimbangkan kembali Fit di AS. Simak kabar terbaru soal Honda Jazz dan peluang hatchback legendaris itu kembali ke Indonesia.
DPRD Gunungkidul menargetkan Raperda RTRW 2026-2046 disahkan Senin (31/8/2026) setelah persetujuan substansi pemerintah pusat terbit.