Bursa Mineral Prabowo Didukung APNI, Ini Syaratnya
APNI mendukung BMKS gagasan Prabowo. Bursa mineral dinilai bisa mengubah posisi Indonesia dari price taker menjadi market maker.
Harianjogja.com, JOGJA-Kegelisahan dialami warga yang menempati tanah magersari milik Kraton Ngayogyakarta, karena sebagian besar warga belum memiliki kekancingan.
Santosa, warga Badran mengaku resah. Ia tak ingin kembali terkena gusur. Warga di RT 50 menurutnya semula adalah warga yang tinggal di lokasi Jalan Bandran. Mereka bedol desa pada 1980.
Muryanto, warga RT 33 RW 08 juga merasakan hal yang sama. Warga di RT tersebut tinggal di rumah dinas PJKA.
Mereka takut kegusur, karena tidak memiliki kekancingan. “Warga RT 33 tidak ada yang punya kekancingan,” katanya, di sela http://www.harianjogja.com/baca/2013/12/06/keistimewaan-diy-menantu-sultan-jamin-pengguna-tanah-magersari-471822" target="_blank">Sosialiasasi tanah magersari di SD Tarakanita Bumijo, Kamis (5/12/2013).
Permasalahan lain yang dikeluhkan warga adalah soal pengurusan kekancingan. Ada yang mengaku repot mengurusnya sampai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota dan Pemerintah Kota Jogja.
Di sana, warga disodori banyak persyaratan. Warga juga mengeluhkan mengenai bagaimana sebaiknya pengurusan kekancingan, apakah dilakukan kolektif atau pribadi.
Atas permasalahan di atas, menantu Sultan, Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro menjelaskan pengurusan kekancingan semestinya dilakukan di Panitikismo, Kraton. Ia menunjukan letak tepas yang dikepalai oleh KGPH Hadiwinoto itu.
“337904,” begitu Wiro mengejakan nomor telepon Panitikismo. Warga lalu serempak menyimpan nomor itu di ponselnya masing- masing.
“Saya akan segera mengurus kekancingan,” kata Hariyanto yang tinggal di Cokrosuman spontan ketika mengetahui nomor telepon itu. Berpuluh- puluh tahun ia tak punya kekancingan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
APNI mendukung BMKS gagasan Prabowo. Bursa mineral dinilai bisa mengubah posisi Indonesia dari price taker menjadi market maker.
Kokap Kulonprogo mengandalkan potensi lokal, Kopi Roro, Waduk Sermo, dan padat karya untuk membuka peluang ekonomi masyarakat.
Impor tanaman hias Indonesia mencapai Rp18 triliun pada 2025. ASA Indonesia mendorong petani lokal meningkatkan produksi aglaonema.
KAI menghadapi persoalan pembebasan lahan dalam pembangunan jalur kereta baru di Sumatra, Kalimantan, dan Bali.
Pelajar di Kota Jogja didorong tak hanya menggunakan hak pilih, tetapi ikut mengawasi kinerja wakil rakyat dan kebijakan pemerintah.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih melantik 80 pejabat baru. Ia menegaskan pengisian jabatan berdasarkan kinerja dan meritokrasi.