Desil Kesejahteraan Naik, BPS: Bukan Berarti Warga Makin Kaya

Harianjogja.com, JOGJA—Perubahan desil kesejahteraan warga di DIY tidak otomatis menandakan kondisi ekonomi masyarakat semakin sejahtera. Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Purnawan Hardiyanto, menilai perubahan desil lebih banyak dipengaruhi integrasi serta penambahan berbagai sumber data ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Purnawan menjelaskan desil kesejahteraan merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi relatif dalam setiap 10% populasi. Dengan sistem tersebut, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari 10% dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah hingga 10% dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

"Kenaikan desil yang terjadi sekarang ini menurut saya bukan murni karena kemampuan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat naik, tetapi lebih disebabkan karena adanya kebijakan nasional dari pemerintah pusat untuk menggabungkan dan menambahkan sumber data baru ke dalam DTSEN," ujarnya, Jumat, (21/8/2026).

Data DTSEN Terus Diperkaya

Menurut Purnawan, sejumlah sumber data baru telah ditambahkan dalam DTSEN. Di antaranya data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Sensus Ekonomi, dan lainnya.

Penggabungan berbagai sumber tersebut, menurutnya, menyebabkan perubahan atau kenaikan desil di DIY dan beberapa provinsi lain. Karena itu, perubahan posisi desil tidak dapat langsung dibaca sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Purnawan menegaskan seseorang yang pendapatannya tetap tidak bisa serta-merta dinyatakan mengalami kenaikan desil sebagai akibat meningkatnya kemampuan ekonomi.

"Begitu juga jika seseorang desil-nya naik tidak otomatis pendapatan seseorang tersebut pasti naik. Karena ini ada penggabungan data dari beberapa pemerintah pusat," jelasnya.

Menurut dia, perubahan data akibat penggabungan berbagai sumber tersebut juga sebaiknya tidak langsung dijadikan pedoman untuk menyimpulkan seseorang yang sebelumnya menerima bantuan kemudian tidak lagi membutuhkan bantuan.

"Sebaiknya pedoman dalam membandingkan desil dari tahun ke tahun harus saat tidak terjadi perubahan data karena adanya penggabungan data yang dimiliki beberapa instansi pusat," ujarnya.

BPS: Desil Bukan Ukuran Mutlak Kaya atau Miskin

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan DTSEN merupakan basis data yang mengintegrasikan informasi sosial dan ekonomi untuk mendukung kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

DTSEN dibangun melalui integrasi berbagai sumber data. Di antaranya Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan P3KE yang diperkaya dengan data PLN, BPJS Kesehatan, dan lainnya, kemudian dipadankan dengan data administrasi kependudukan.

Dalam DTSEN, data keluarga dikumpulkan berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Data tersebut kemudian diperingkat dan dibagi menjadi 10 kelompok yang disebut desil.

Desil 1 mencakup 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sementara itu, desil 10 merupakan 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Endang menjelaskan posisi desil ditentukan dengan mempertimbangkan 41 variabel masukan. Variabel tersebut dikelompokkan ke dalam keterangan identitas keluarga, kondisi dan kualitas tempat tinggal, kepemilikan aset, serta keterangan anggota keluarga.

Keterangan anggota keluarga tersebut mencakup pendidikan, pekerjaan, pendapatan, penyandang disabilitas, penyakit kronis, dan lainnya.

"Sehingga desil tidak dapat disamakan dengan besaran pendapatan maupun menjadi label yang secara mutlak menyatakan seseorang kaya atau miskin," jelasnya.

Desil Bisa Berubah Setiap Tiga Bulan

Endang menyampaikan DTSEN terus mengalami pembaruan dan hasilnya tersedia setiap tiga bulan. Karena itu, kondisi sosial ekonomi keluarga maupun posisi desil dapat berubah mengikuti pembaruan dan pemutakhiran data dari berbagai sumber.

Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan posisi desil yang tercantum dapat melakukan pemutakhiran mandiri. Pemutakhiran antara lain dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos atau Kanal Cek DTSEN.

Namun, pengajuan pemutakhiran tidak serta-merta mengubah desil. Data yang diajukan tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu.

Karena itu, desil sebaiknya dipahami sebagai gambaran posisi relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan data yang tersedia pada saat pemutakhiran. Posisi tersebut bersifat dinamis, bukan label yang melekat secara permanen pada seseorang atau keluarga.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga kualitas data sehingga bisa saling melengkapi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.