DPRD Sleman Soroti Data Desil, Minta Pembaruan Berkala

Harianjogja.com, SLEMAN—Komisi D DPRD Kabupaten Sleman mendorong pemerintah membuka mekanisme perbaikan data desil secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu dapat tercermin dalam data yang digunakan pemerintah.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman M. Arif Priyosusanto mengatakan kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Seseorang yang sebelumnya berada dalam kondisi miskin bisa mengalami peningkatan ekonomi, sedangkan masyarakat yang sebelumnya mampu juga dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi.

“Tidak selamanya orang miskin itu miskin dan tidak selamanya orang kaya itu kaya. Kemiskinan kita itu juga fluktuatif,” kata Arif ditemui di kantornya, Rabu (2/9/2026).

Perbaikan Data Desil Sudah Dibuka

Saat ini pemerintah pusat telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan dan perbaikan data desil. Pengajuan tersebut dapat dilakukan melalui kalurahan maupun kapanewon dan berlaku secara menyeluruh di Indonesia, termasuk Kabupaten Sleman.

Arif menilai mekanisme tersebut sebaiknya tidak hanya dibuka pada momentum tertentu. Menurutnya, pembaruan secara rutin diperlukan untuk menjaga agar data desil tetap menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Selain perubahan kondisi ekonomi, kualitas data juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat saat proses sensus berlangsung. Arif menyoroti masih adanya warga yang tidak kooperatif ketika petugas datang untuk melakukan pendataan.

Partisipasi Warga Pengaruhi Akurasi Data

Menurut Arif, warga yang tidak memberikan informasi secara lengkap dapat menyulitkan petugas dalam melakukan pendataan. Dalam kondisi tersebut, petugas berpotensi mengisi data berdasarkan kondisi yang terlihat secara langsung.

Padahal, hasil pendataan tersebut dapat berpengaruh terhadap penentuan desil masyarakat. Karena itu, ia meminta warga terbuka dan memberikan informasi yang dibutuhkan ketika petugas melakukan pendataan.

Arif menilai keterbukaan masyarakat menjadi bagian penting agar data yang dihimpun pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi warga.

“Tidak ada satu orang [kaya] pun yang protes karena desilnya rendah. Semua protes karena desilnya tinggi,” katanya.

Protes Data Desil Dinilai Belum Seimbang

Arif mengatakan persoalan data desil juga terlihat dari pola protes yang muncul di masyarakat. Selama ini, protes lebih banyak datang dari warga yang merasa masuk kategori desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan.

Sebaliknya, menurutnya, hampir tidak ada warga yang mempersoalkan ketika kondisi ekonominya mampu tetapi tercatat memiliki desil rendah.

Fenomena tersebut dinilai menjadi salah satu persoalan dalam pembaruan data desil. Secara logika, warga dengan penghasilan tinggi justru seharusnya dapat mempertanyakan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Karena itu, pembaruan data secara berkala dan partisipasi masyarakat dalam pendataan dinilai penting untuk menghasilkan data desil yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi warga.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.