Digitalisasi Perlinsos, Pemkab Sleman Soroti Kendala yang Dialami Lansia

Harianjogja.com, SLEMAN—Uji coba digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Sleman masih menyisakan sejumlah catatan, terutama terkait akses kelompok rentan. Pemkab Sleman menyoroti fitur face recognition yang dinilai masih menyulitkan lanjut usia (lansia), khususnya mereka yang perekaman data elektroniknya telah dilakukan sejak lama, serta penyandang disabilitas tunanetra.

Kepala Dinas Sosial Sleman, Wawan Widiantoro, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu masukan Pemkab Sleman kepada pemerintah pusat setelah melihat pelaksanaan uji coba digitalisasi Perlinsos di lapangan.

Uji coba tersebut berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dari pelaksanaan itu, Pemkab Sleman menilai masih terdapat sejumlah aspek dalam sistem yang perlu dievaluasi, termasuk teknologi pengenalan wajah.

“Face recognition masih ada kesulitan untuk para lansia, khususnya bagi yang perekaman data elektroniknya sudah sejak lama, dan disabilitas tunanetra,” kata Wawan kepada Harianjogja.com, Jumat (4/9/2026).

Masukan untuk Penyempurnaan Sistem

Wawan menjelaskan surat yang dikirimkan Pemkab Sleman kepada pemerintah pusat bukan merupakan bentuk penolakan terhadap digitalisasi Perlinsos. Surat tersebut bersifat feedback dan masukan berdasarkan temuan selama uji coba.

Penyampaian masukan itu juga menjadi tindak lanjut dari pertemuan Bupati Sleman dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid saat kunjungan ke Donoharjo untuk melihat langsung pelaksanaan uji coba digitalisasi Perlinsos.

Pada prinsipnya, Pemkab Sleman mendukung penerapan digitalisasi Perlinsos secara nasional. Pemkab Sleman juga menyatakan siap terus bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam proses penyempurnaan sistem tersebut.

Bukan Hanya Face Recognition

Catatan Pemkab Sleman tidak hanya berkaitan dengan penggunaan face recognition. Salah satu persoalan lain yang disoroti adalah persyaratan penerima bantuan sosial yang tidak boleh memiliki aset tanah lebih dari satu, yang dinilai masih berpotensi menimbulkan bias dalam penerapannya di lapangan.

Wawan mengatakan terdapat warga yang hanya memperoleh tanah warisan dengan luas kurang dari 80 meter persegi. Tanah tersebut tidak produktif, tetapi kondisi ekonomi warga yang bersangkutan masih miskin dan masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4.

Pemkab Sleman juga menilai sistem sanggah dalam aplikasi Perlinsos masih terlalu rumit. Jumlah pertanyaan yang banyak membuat proses tersebut membutuhkan waktu cukup lama hingga hasilnya diperoleh.

Selain itu, proses verifikasi potensi penerima bansos juga masih memiliki waktu pemrosesan yang bervariasi.

Respons Pemerintah Pusat Positif

Mengenai surat masukan tersebut, Wawan mengatakan Pemkab Sleman kemungkinan tidak akan menerima jawaban tertulis. Hal itu karena surat tersebut memang disampaikan sebagai masukan untuk bahan evaluasi.

Meski demikian, respons positif telah diterima secara lisan dari Menteri Komdigi maupun perwakilan Kementerian Sosial yang sebelumnya ditemui secara langsung.

“Secara lisan ibu menteri dan perwakilan Kemensos yang bertemu langsung waktu itu sudah memberi respons positif dan akan menjadikan bahan evaluasi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.