Regrouping Sekolah Hemat Rp900 Juta, Jadi Andalan Efisiensi Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengubah strategi penggunaan anggaran pada APBD Perubahan 2026 seiring menurunnya pendapatan daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas agar anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, mengatakan penurunan anggaran mengharuskan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja lebih presisi dalam menyusun program. Pemkab tidak lagi mengalokasikan anggaran secara merata untuk berbagai proyek kecil, melainkan memusatkan pembiayaan pada lokasi dan program yang menjadi prioritas.

Menurut Agung, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan efisiensi tersebut. Pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian fasilitas umum yang mengalami kerusakan berat dibandingkan membagi anggaran ke banyak proyek dengan skala kecil.

"Karena terjadi penurunan, kita harus lebih jeli lagi untuk fokus pada program-program unggulan dan lokus yang ditetapkan. Dalam hal infrastruktur, kita tidak bisa menyebar secara umum. Yang kita fokuskan adalah program penyelesaian fasilitas yang rusak berat," kata Agung kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).

Selain infrastruktur, langkah efisiensi juga diterapkan di sektor pendidikan. Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah regrouping atau penggabungan sekolah negeri yang jumlah siswanya terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Agung menjelaskan berkurangnya jumlah peserta didik dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang berdampak pada menurunnya angka kelahiran serta meningkatnya minat masyarakat menyekolahkan anak di lembaga pendidikan swasta.

Menurutnya, kebijakan regrouping terbukti mampu menekan beban anggaran. Dari tahap pertama pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah mengklaim berhasil melakukan penghematan hingga sekitar Rp900 juta.

"Penggabungan sekolah (regrouping) ini adalah program yang bisa melakukan efisiensi lebih tinggi. Dari gelombang pertama saja, kita sudah berhasil menghemat anggaran sekitar Rp900 juta. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi ketidakefisienan anggaran sekaligus membantu sekolah dan para guru," jelasnya.

Agung menuturkan jumlah siswa yang terlalu sedikit di sejumlah sekolah negeri menimbulkan berbagai persoalan. Sekolah berpotensi kehilangan sebagian hak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), guru mengalami kekurangan jam mengajar yang dapat memengaruhi penerimaan Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta sekolah kesulitan memenuhi syarat untuk memperoleh program revitalisasi maupun penambahan kepala sekolah.

"Regrouping itu program yang bisa melakukan efisiensi lebih tinggi. Ya, dari batch pertama regrouping saja sudah 900-an jutaan," ucap Agung.

Kebijakan penggabungan sekolah juga dikaitkan dengan upaya mengatasi kekurangan tenaga pendidik di Kulonprogo. Hingga kini, kebutuhan guru masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Wakil Ketua II DPRD Kulonprogo, Suharto, mengungkapkan daerahnya masih membutuhkan sekitar 700 guru untuk menutup kekurangan tenaga pendidik yang terjadi akibat pensiun dan keterbatasan rekrutmen baru.

"Nah, padahal kan kebijakan pemerintah pusat tidak ada penambahan guru meskipun setiap tahun kita juga harus ada guru, karyawan yang pensiun. Itu juga menjadi kendala kita sehingga harus adanya regrouping," jelas Suharto.

Dengan kondisi fiskal yang lebih ketat pada APBD Perubahan 2026, Pemkab Kulonprogo berupaya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan pada sektor yang dinilai paling mendesak. Infrastruktur yang rusak berat dan penataan sistem pendidikan menjadi dua fokus utama yang diharapkan dapat menjaga kualitas layanan publik sekaligus meningkatkan efisiensi belanja daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.