Sempat Melesat di Kualifikasi Moto3 Junior, Ramadhipa Raih 9 Poin
Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) yang turun di ajang Moto3 Junior World Championship, M. Kiandra Ramadhipa, tampil kompetitif sepanjang balapan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Sebanyak 35 personel kepolisian akan disiagakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat penyelenggaraan pemilu 2014 mendatang.
Kepala Bagian Operasional Polres Gunungkidul Komisaris Polisi Suradji mengatakan, pengamanan di kantor KPU akan mulai diberlakukan saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara.
Pengamanan dilakukan secara terbuka dengan polisi berpakaian dinas dan pengaman tertutup dengan polisi berpakaian preman.
Pengamanan KPU, kata Suradji untuk mengantisipasi gangguan kemanaan dan ketertiban dalam menanggapi hasil pemilu. “Ada satu SST [Satuan Setingkat Peleton] atau 30 personel yang kami siagakan di KPU,” kata Suradji saat dihubungi Senin (17/2/2014).
Ketua KPU Gunungkidul Zainuri Ichsan mengatakan, beberapa perlengkapan pemilu sudah hampir siap. Alat perlengkapan pemilu yang sudah datang diantaranya tinta, alat pencoblosan berikut bantalannya dan sampul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) yang turun di ajang Moto3 Junior World Championship, M. Kiandra Ramadhipa, tampil kompetitif sepanjang balapan
Donald Trump membuka peluang kesepakatan dengan Iran sebelum opsi militer diambil. Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz terus meningkat.
PM Thailand Anutin Charnvirakul menawarkan 36 kendaraan lapis baja amfibi AWAV untuk Korps Marinir TNI dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Harga Pertamax turun mulai Agustus 2026, tetapi selisih hampir Rp6.000 per liter dengan Pertalite dinilai masih memicu migrasi ke BBM subsidi.
Jogja Run'nShine 2026 menargetkan 3.500 pelari dengan konsep sporty & artsy. Event digelar 18-20 September di Jogja.
Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji pada 11 Agustus 2026 di PN Jakarta Pusat.