Persyaratan Merepotkan, Penyelenggara Pemilu Mengancam Mundur

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Personel Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengancam akan mundur karena merasa direpotkan dengan persyaratan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Suroto mengungkapkan sebagian besar KPPS di wilayahnya enggan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan KPU.

“Aturan itu berupa KPPS harus membuat surat lamaran, melengkapi ijazah terakhir dan surat keterangan sehat dari dokter,” ujarnya, Senin (17/3/2014).

Suroto mengakui banyak personel KPPS di desanya yang sebagian besar diminta keikutsertaannya oleh perangkat desa. Dia mengaku sudah berupaya membantu menemukan jalan keluar soal persyaratan namun belum membuahkan hasil.

Menurut Suroto, ketidaknyamanan personel KPPS soal sejumlah persyaratan dari KPU muncul saat PPS mengumpulkan 119 orang KPPS untuk membahas teknis pemungutan suara.

Kepala Desa Logandeng Suhardi mengaku keluhan KPPS sudah dibahas. “Solusinya, antara lain, untuk surat keterangan sehat dilakukan secara kolektif, tidak sendiri-sendiri,” ucapnya.

Ketua KPU Gunungkidul Zaenuri Ikhsan mengakui ada keluhan dari sejumlah KPPS namun persyaratan yang diberlakukan sudah dipermudah termasuk syarat ijazah pendidikan terakhir, dari sekolah menengah atas menjadi sekolah menengah pertama.

Proses pemahaman juga terus diupayakan melalui PPS dengan bimbingan teknis. Ikhsan meminta semua KPPS untuk tetap menjalankan tugasnya. Dia berharap persoalan administrasi tidak menghambat proses pemilu.

Untuk persiapan distribusi logistik Pemilu, anggota KPU, Is Sumarsono, mengungkapkan logistik sudah siap didistribusikikan. Senin kemarin, hologram dan segel sudah tiba di kantor KPU. “Tinggal menunggu kelengkapan formulir,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.