Ratusan Data Pemilih di Bantul Diduga Fiktif

Bhekti Suryani
Bhekti Suryani Senin, 24 Maret 2014 16:28 WIB
Ratusan Data Pemilih di Bantul Diduga Fiktif

ANGGARAN SURAT SUARA PEMILU Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan validasi surat suara peserta Pemilu Legislatif 2014, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (4/2). Tender surat suara dan pendistribusian oleh 15 percetakan tersebut, menggunakan pagu anggaran Rp 841.167.728.000 dengan total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 345.098.567.836, sehingga KPU menghemat anggaran APBN Rp 415.021.008.880. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Harianjogja.com, BANTUL-Ratusan data pemilih pemilu dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Bantul ditengarai fiktif karena ditemukannya data pemilih di DPT yang tidak sesuai dengan data penduduk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kejanggalan data pemilih dalam DPT yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sementara ditemukan di Kecamatan Banguntapan Bantul.

Bambang, anggota Panwascam Kecamatan Banguntapan Bantul mengungkapkan, pihaknya menemukan ratusan data pemilih yang tidak sesuai dengan data di Kemendagri.

Dijelaskannya, data pemilih yang masuk dalam DPT pemilu, tercantum nomor induk kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
Kejanggalan ditemukan, setelah Panwascam mencocokan data penduduk itu dengan data penduduk di Kemendagri melalui sistem online. Ternyata, NIK tersebut tidak sesuai dengan data di Kemendagri.

Misalnya, NIK pemilih di Bantul tersebut setelah dicek ternyata bukan penduduk Bantul atau bukan penduduk sebuah dusun atau desa yang seharusnya terdata dalam DPT Bantul. Namun penduduk dari sebuah desa di provinsi lain.

"Data itu kan sebenarnya bisa dicek lewat sistem online di Kemendagri," terang Bambang Minggu (23/3/2014).

Temuan tersebut mencapai ratusan data pemilih di satu desa. Bambang sendiri bertugas mengawasi proses Pemilu di tiga desa di Banguntapan, dan dari tiga desa tersebut ditemukan kasus serupa.

"Jelas ratusan jumlahnya, itu saja di satu desa, tapi data lengkapnya berapa masih harus kami laporkan dulu ke Panwaslu [Panitia Pengawas Pemilu]," ujarnya.

Bambang tidak membantah bila kemungkinan data pemilih yang tercantum dalam DPT itu fiktif. Namun menurut dia, tidak menutup kemungkinan, persoalan itu juga muncul karena masalah teknis atau administrasi.

"Bisa saja fiktif bisa saja tidak, ini nanti biar KPU atau Panwaslu yang mendalami kami hanya melaporkan apa yang terjadi di lapangan," tuturnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Nina Atmasari
Nina Atmasari Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online