Trans Jateng Buka Koridor Gelangmanggung, Operasi Mulai 2027
Pemprov Jateng menyiapkan koridor baru Trans Jateng Gelangmanggung pada 2027 yang menghubungkan Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang.
Harianjogja.com, KULONPROGO –Tidak satu pun partai politik di Kulonprogo berkenan mengambil alat peraga kampanye (APK) hasil penertiban yang dilakukan Satuan Polisi (Satpol PP) setempat kendati pengambilannya tidak dipersulit.
Imbasnya, ribuan APK dari beragam jenis, mulai dari baliho hingga leaflet kini menjadi sampah di kantor Satpol PP. Kepala Seksi Operasi dan Penindakan, Brenggo Dipurwo mengungkapkan, selama masa kampanye, pihaknya sudah mencopoti sekitar 1.300 APK di semua wilayah Kulonprogo yang dianggap zona terlarang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
"Sekarang masih menumpuk itu di belakang ruangan ini. Banyak sekali jumlahnya," ujarnya kepada wartawan, Selasa (1/4/2014).
Dia mengakui dalam penertiban di lapangan, pihaknya melakukannya dengan cepat sehingga menyebabkan APK mengalami sobek dan kerusakan lainnya. Faktor itulah yang dia yakini menjadikan pengurus Parpol enggan mengambil APK yang disita.
Lebih lanjut, Brenggo mengungkapkan, dalam kurun waktu 15 - 28 Maret, Satpol PP telah melakukan 15 kali penertiban. Terakhir pada Jumat (28/3/2014) lalu, pihaknya menjaring banyak pelanggaran APK. Dalam penertiban itu, Satpol PP mencopoti 386 APK dari beragam jenis.
Data di Satpol PP memperlihatkan, dalam razia itu PDI Perjuangan menempati urutan pertama jumlah APK yang disita, yakni ada 114 buah. Sementara Partai Nasdem menempati urutan terakhir karena cuma ada enam APK yang berada di zona terlarang.
Selanjutnya, Satpol PP merencanakan agenda pemusnahan APK setelah Pemilu berlangsung. "Tapi kami tetap berkoordinasi dengan KPU dulu terkait pemusnahan ini. Karena partai politik itu kan masuk ranahnya KPU," tandasnya lebih lanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemprov Jateng menyiapkan koridor baru Trans Jateng Gelangmanggung pada 2027 yang menghubungkan Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang.
Kejagung geledah kasus korupsi MBG di Jakarta dan Bandung, 4 tersangka termasuk pejabat BGN, bukti elektronik disita.
Pemerintah bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi 2026 untuk pemerataan pendidikan, termasuk di IKN dan berbagai daerah.
DPP PKB menetapkan pengurus DPC PKB DIY 2026-2031. Seluruh posisi sekretaris di lima kabupaten/kota diisi kader perempuan.
Pemerintah kaji pemangkasan anggaran MBG Rp268 triliun. Fokus pada efisiensi dan tepat sasaran penerima.
DPRD Kota Yogyakarta mempercepat pembahasan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan skema restitusi yang diperluas.