OPINI: Aspek Perpajakan dalam Progam Makan Bergizi Gratis
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam program MBG adalah perlakuan PPh atas bantuan pemerintah yang diterima yayasan
Harianjogja.com, JOGJA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akan mengeluarkan surat edaran kepada para pengusaha di DIY agar menyediakan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi para pekerja.
Hal itu dikemukakan Sultan setelah menerima audiensi DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY di Kompleks Kepatihan Danurejan, Jl. Malioboro, Jogja, Senin (17/11/2014).
Sultan berharap para pemberi kerja dapat memasukan tunjangan kemahalan pada komponen pengupahan bagi para pekerja. Salah satu komponen tunjangan kemahalan yang terasa mendesak oleh para pekerja adalah kompensasi atas kenaikan harga BBM.
Pasalnya, komponen upah yang diterima para pekerja belum termasuk tunjangan kemahalan berupa kompensasi atas kenaikan harga BBM. Padahal, kenaikan harga BBM selalu berbanding lurus dengan kenaikan harga-harga kebutuhan sehingga berdampak pada penurunan daya beli.
Dengan adanya tunjangan kemahalan, jika terjadi kenaikan harga BBM, upah yang diterima oleh pekerja akan mendapatkan penyesuaian. Dengan demikian, diharapkan daya beli pekerja tidak akan terganggu apabila pada suatu waktu tertentu pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM.
“Komponen pada waktu diputuskan UMK belum memperhitungkan kemungkinan kenaikan BBM. Nanti akan saya rapatkan dulu. Ini surat edaran dari Gubernur kepada perusahaan-perusahaan di DIY,” ujarnya.
Namun demikian, dia menegaskan tidak akan mengatur besaran nilai kompensasi tunjangan kemahalan tersebut. Menurut dia, hal tersebut sebaiknya merupakan kesepakatan antara manajemen dan para pekerja.
“Saya tidak akan bicarakan besaran. Itu tergantung SPSI sama manajemen saja,” katanya.
Sultan menyebutkan edaran yang akan dikeluarkan berupa imbauan yang tidak mengikat. Namun demikian, dia berharap para pemberi kerja dapat melaksanakan imbauan tersebut.
“Yang penting perusahaan mau mengantisipasi itu [kenaikan harga BBM] karena UMK-nya itu tidak masuk,” ujar Sultan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam program MBG adalah perlakuan PPh atas bantuan pemerintah yang diterima yayasan
Kota Magelang memperkuat program DEKSI untuk menghadapi risiko kesehatan akibat perubahan iklim dengan melibatkan kelurahan dan masyarakat.
Sebanyak 14 SPPG di DIY disuspend, terdiri dari 3 terkait dugaan keracunan MBG dan 11 karena belum memiliki SLHS.
Prabowo meminta karhutla segera dipadamkan sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dan orangutan Kalimantan yang terdampak diselamatkan.
APJAPI menilai perubahan aturan bagasi Garuda dari bobot ke jumlah koli berpotensi merugikan penumpang dan tidak sesuai regulasi.
Kolam koi 1,2 hektare di Banguntapan diprotes warga. Hasil pemeriksaan OPD Bantul merekomendasikan perbaikan, bukan penutupan.