Dede Yusuf bersama Komisi IX DPR ke Jogja Pantau Upah Buruh

Harianjogja.com, JOGJA-Rombongan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Senin (1/12/2014) Komisi yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi ini ingin mengetahui kondisi buruh di DIY pascakenaikan harga bahan bakar minya (BBM) bersubsidi.

Usai menemui Sultan, anggota DPR RI ini kemudian beraudiensi dengan Dinas Tenaga Kerja se-DIY berserta perwakilan buruh, dan perwakilan pengusaha. Dalam pertemuan itu, buruh mendesak pemerintah untuk merevisi UMK yang sudah ditetapkan.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, keputusan pmerintah menaikkan harga bahan bakar minya bersubsidi (BBM) tidak memperhatikan aspek lain, salah satunya soal UMK/ UMP yang saat itu tengah dibahas. Kenaikan harga BBM pun diluar prediksi yang angkanya ternyata menjadi Rp2.000.

"Ketika ada kenaikan BBM secara inflasi meningkat dan daya beli masyarakat buruh yang pas-pasan akan menurun," kata Dede.

Untuk merevisi UMK/ UMP yang sudah ditetapkan bisa saja namun harus menyeluruh secara nasional, dan hal tersebut akan membutuhkan waktu lama. Penghitungan UMK bisa sampai satu tahun. Langkah tercepat, Dede meminta pemerintah mengambil solusi tepat agar kenaikan harga BBM tidak terlalu terasa bagi buruh.

Politisi Demokrat ini menilai kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi konsumtif ke sektor produktif dengan menaikkan harga BBM juga belum jelas. Transfortasi, menurut Dede salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan buruh.

"Transfortasi salah satu komponen hidup layak buruh yang angkanya mencapai 1,5 persen," ujar dia

Namun, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengapresiasi langkah Sultan dengan mengeluarkan surat edaran imbauan agar perusahaan memberikan tunjangan tambahan sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi IX DPR RI dari Partai PDIP Muhammad Iqbal. Menurut dia memang perlu langkah penyesuaian nasib buruh dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Sigit Sapto Raharjo mengatakan, surat edaran Gubernur DIY sudah dikirimkan ke bupati dan walikota.

Selanjutnya menjadi kewenangan bupati dan walikota untuk menampung usulan dari buruh. "Jika akan ada revisi terserah bupati dan wali kota,"

Meski UMK sudah ditetapkan 20 November lalu, tidak menutup kemungkinan bisa diperbaiki karena ada soal lain (kenaikan BBM). Disinggung soal surat edaran yang yang tak memiliki kekuatan hukum, Sigit mengakuinya, "Sebenarnya kami ingin DPR juga menyampaikan agar ada aturan dari menteri supaya ada payung hukumnya," ucap dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.