HARGA GAS : 12 Kg Naik, Konsumsi Harian Gas Melon Meningkat

Harga gas 12 Kg yang naik ikut melambungkan konsumsi gas melon.

Harianjogja.com, JOGJA- PT Petamina (Persero) Area DIY dan Surakarta telah mengalokasikan pasokan elpiji 3 kg sebesar 29,3 sepanjang 2015 ini. Sementara, konsumsi harian gas bersubsidi di DIY pada Maret ini mengalami kenaikan.

Jika sebelumnya rata-rata konsumsi harian gas elpiji 3 kg sebesar 86.000 tabung per hari, selama Maret ini konsumsi harian rata-rata mencapai 93.000 tabung. Artinya, ada peningkatan konsumsi gas bersubsidi sekitar 7.000 tabung per hari sejak kenaikan harga gas non subsidi.

Marketing Branch Manager PT Pertamina (Persero) DIY dan Surakarta, Freddy Anwar mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan gas 3 kg paska-kenaikan harga elpiji 12 kg, pihaknya menambah kuota 6% gas bersubsidi. Dia berharap agar pemerintah setempat turun memantau distribusi
gas bersubsidi. Pasalnya, kuota gas bersubsidi di DIY sebesar tahun ini sebesar 29,3 juta tabung.

"Kami sudah menambah hampir 6 persen gas 3 kg untuk antisipasi lebih awal kenaikan harga gas 12 kg," kata Freddy, Jumat (6/3/2015).

Menurut Freddy, dampak kenaikan harga elpji 12 kg terhadap gas bersubsidi masih belum terlihat. Umumnya, sambung dia, efek kenaikan harga tersebut baru terlihat setelah dua minggu setelah kenaikan harga per 1 Maret lalu.

"Sebenarnya kami sudah menambah kuota gas bersubsidi sebesar enam persen untuk mengantisipasi lonjakan permintaan setelah harga gas 12kg naik. Sampai Maret 2015 ini, konsumsi harian masyarakat DIY sekitar 93.000 tabung. Itu sudah termasuk tambahan 6 persen," kata Freddy.

Menurut Freddy, dibandingkan gas bersubsidi, konsumsi elpiji non subsidi relatif lebih kecil. Konsumsi gas elpiji 12 kg di DIY, misalnya, rata-rata 160.000 tabung per bulan. Sementara, untuk konsumsi Bright Gas sebesar 5.500 tabung per bulan. Perbandingan konsumsi antara gas bersubsidi dan gas non-subsidi terpaut 30%. Sampai saat ini, sambung dia, belum ada keluhan kelangkaan terkait gas bersubsidi.

"Kami selalu memonitor kondisi yang berkembang di lapangan dan berkoordinasi dengan Pemda setempat dan Hiswana Migas," ujar Freddy.

Terkait tingginya harga gas bersubsidi di lapangan, selain penegakan sistem monitoring penyaluran elpiji 3 kg (simol3k), masing-masing Pemda diharapkan membentuk satuan tugas (Satgas) mengawasi tata niaga distribusi gas bersubsidi.

"Kami berharap masyarakat yang mampu dan bukan kategori miskin jangan memakai gas bersubsidi. Tentunya peran serta stakeholder untuk mengawasi distribusi perlu ditegakkan. Kami berharap pemerintah membentuk satgas yang secara berkala melakukan inspeksi di lapangan,” katanya.

Terpisah, Ketua Hiswana Migas DIY Siswanto mengatakan, migrasi pengguna gas 12 kg ke gas 3 kg tidak bisa dicegah atau dilarang karena selama ini aturan perundang-undangan tidak jelas. UU No.22/2010 tentang Migas, hanya mengatur masalah distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan bukan gas bersubsidi. Menurutnya, sesuai mekanisme pasar masyarakat tentu akan mencari barang yang lebih murah.

"Tapi, yang harus dipahami masyarakat, gas melon itu sejak awal hanya untuk mereka yang berpenghasilan rendah. Sekarang yang terjadi seolah-olah masyarakat beralih ke gas melon karena menilai pembagiannya data saat itu tidak valid sehingga konsumen yang mampu ikut menerima," sesalnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.