DEMAM BATU AKIK : Benarkah Bakal Kena Pajak?

Demam batu akik, pengemar di Gunungkidul keberatan akik dikenakan pajak.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Wacana Pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap batu akik yang nilainya di atas Rp1 juta ditolak oleh pengemar akik di Gunungkidul. Mereka beralasan, fenomena ini hanya sesaat dan tidak akan berlangsung lama.

Salah seorang pengemar akik Ikhsan mengaku keberataan dengan wacana yang digulirkan oleh pemerintah. Menurut dia, fenomena akik tidak ada beda dengan booming tanaman anthurium beberapa waktu lalu.

“Beberapa tahun lalu tanaman seperti Gelombang Cinta atau Jemani harganya selangit. Dan untuk saat ini fenomena itu terulang kembali, tapi bukan pada tanaman melainkan berganti ke akik,” kata Ikhsan kepada wartawan, Selasa (10/3/2015).

Hal senada juga diungkapkan penggemar akik lainnya Endar Wahyudi. Menurut dia, kalau benar pemerintah akan menerapkan kebijakan itu, dalam penerapannya juga akan sulit direalisasikan.

Dia beralasan, pembeli atau penjual bisa saja tidak mengungkapkan harga jual akik sesungguhnya demi menghindari pajak. Bisa saja harga akik yang dibeli Rp1 juta, hanya disebutkan separuhnya saja.

“Kalau sudah seperti ini, siapa yang mau meneliti? Kan tidak mungkin akan ditelisik lebih jauh lagi,” ungkap Endar.

Sebelumnya, berkat potensi batu akik yang melimpah di kawasan Desa Sawahan, Kecamatan Ponjong, Pemkab Gunungkidul berencana menjadikan kawasan tersebut sebagai sentra akik. Malahan, dalam waktu dekat ini akan dibuka sebuah showroom untuk pemasaran hasil kerajinan masyarakat di sana.

“Rencananya showroom ini akan diresmikan secara langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada 17 Maret mendatang. Saya berharap usaha ini berlansung lama,” ungkap Badingah di sela-sela kunjungannya ke sentra perajin akik di Desa Sawahan, Senin (9/3/2015).

Menurut dia, keberadaan Desa Sawahan sebagai sentra akik bukan suatu hal yang mustahil. Dari sisi bahan baku, wilayah ini tersedia dengan melimpah, jenis batuanya pun beragam.

“Kalau ini bisa dimaksimalkan, maka saya percaya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan,” tutur Badingah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.