Gunungkidul Bidik Nilai A SAKIP, Bupati Dorong Reformasi Birokrasi
Pemkab Gunungkidul menargetkan predikat A pada SAKIP 2026 setelah tahun lalu meraih BB. Reformasi birokrasi dan kinerja nyata menjadi fokus.
Kemiskinan DIY dinilai tak dapat diatasi dengan sekadar memberikan bantuan uang senilai Rp1 juta per kepala keluarga.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Progam Pemerintah Daerah DIY lewat Bantuan Keuangan Khusus senilai Rp1 juta per kepala keluarga tak bakal mengatasi masalah kemiskinan di Gunungkidul.
Target pengentasan kemiskinan setiap tahun sebesar 2% juga sulit tercapai karena intensif Rp1 juta untuk usaha tergolong kecil. Apalagi, setiap tahunnya besaran BKK selalu berkurang. Paling banter, BKK bisa membantu pengentasan kemiskinan 1%.
Kepala Bindang Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka mengatakan untuk tahun ini Pemkab mendapatkan gelontoran program BKK dari Pemda DIY sebesar Rp6,922 miliar. Rencananya bantuan tersebut akan diberikan kepada 6.922 kepala keluarga.
“Bantuan ini telah memasuki tahun ketiga. Uang Rp1 juta kalau digunakan untuk usaha jelas tidak cukup dan kurang. Kalau untuk konsumsi itu jelas menyalahi aturan,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (7/4/2015).
Menurut Priyanta, masalah target penurunan tidak hanya dialami di Gunungkidul saja sebab di wilayah lain juga sama. Target penurunan 2% tidak bisa dipenuhi karena maksimal penurunan hanya 1%.
“Contohnya tahun lalu, secara akumulatif penurunan kemiskinan di DIY 0,8%. Untuk Gunungkidul angka penurunan mencapai 1%,” paparnya.
Selama ini mayoritas bantuan digunakan untuk pengembangan ternak kambing. Untuk tahun ini, pelaksanaan program tidak jauh beda. Namun, dari sisi persyaratan akan lebih dipermudah untuk menghindari kelompok yang terdiri dari beberapa desa.
Ketua Tim Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul Immawan Wahyudi tidak merisaukan posisi kemiskinan di Gunungkidul paling tinggi dibanding daerah lain di DIY.
Menurut dia, perubahan posisi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, penilaian yang dilakukan sangat bergantung pada tingkat daya beli masyarakat.
“Umumnya warga lebih mementingkan ketahan pangan ketimbang memikirkan untuk membeli suatu barang. Ini berpengaruh terhadap masih tingginya kemiskinan,” kata Immawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menargetkan predikat A pada SAKIP 2026 setelah tahun lalu meraih BB. Reformasi birokrasi dan kinerja nyata menjadi fokus.
Harga emas dunia diproyeksikan menguat pekan depan. Emas diperkirakan bergerak US$4.186-US$4.572 per troy ounce.
Karhutla Gunung Bromo telah dipadamkan, tetapi tim gabungan tetap siaga mengantisipasi bara dan titik asap baru di kawasan tersebut.
RSUD Manggarai rusak akibat gempa M7,7. BNPB menyiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal untuk menjaga layanan kesehatan.
Kemhan memastikan J7 Explorer berlogo Kemhan merupakan kapal milik swasta yang dipinjam tanpa biaya sewa untuk mendukung program pemerintah.
BNPB mencatat 53 orang meninggal dan 137 terluka akibat gempa M7,7 NTT. Sebanyak 5.659 warga mengungsi hingga Minggu.