SELEKSI PIMPINAN KPK : Jangan Ada Titipan

Seleksi pimpinan KPK, jangan sampai orang yang tidak memiliki integritas dan kapasitas lolos dalam penjaringan

Harianjogja.com, SLEMAN—Empat hari lagi tepatnya Rabu (24/6/2015) pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditutup. Hingga kini panitia seleksi (pansel) berhasil menjaring 189 orang dari sepuluh kota di Indonesia.

Panitia bentukan Presiden Joko Widodo ini tak memungkiri jika dalam pendaftaran, pansel melakukan jemput bola. Salah satunya dengan mendatangi beberapa instansi besar seperti Kepolisian.
Salah satu anggota pansel Supra Wimbarti mengatakan, Pansel telah berkunjung ke Polri dan meminta agar mengirimkan nama-nama terbaiknya untuk mengikuti seleksi KPK.

"Saat itu juga ada tiga nama [dari Polri] yang dikirimkan. Nanti pendaftar dari lembaga ataupun perorangan akan diberlakukan sama," katanya saat menggelar jumpa pers di kantor Pusat Kajian Anti Korupsi Indonesia (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jogja, Sabtu (20/6/2015).

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tersebut menganggap penting otoritas pansel dalam memutuskan calon terbaik KPK yang akan diserahkan kepada presiden dan DPR.

Terkait adanya tiga nama dari Polri itu, Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar mendesak agar pansel melakukan seleksi secara lebih teliti. Jangan sampai orang yang tidak memiliki integritas dan kapasitas lolos dalam penjaringan.

"Kami minta jangan sampai yang tidak berintegritas dan tidak memiliki kapasitas lolos," jelasnya.

Menurut dia, KPK adalah lembaga antirasuah yang harus independen dan tidak mendapat intervensi dari lembaga lain.

"KPK bukan komisi punya kepolisian, bukan komisi punya kejaksaan sehingga jangan sampai ada orang titipan dalam seleksi ini yang menghancurkan KPK," tegasnya.

Untuk itu, Mochtar kembali menegaskan agar proses penyeleksian calon dilakukan secara teliti. Jangan sampai yang terpilih adalah orang titipan dari lembaga yang berpeluang menghancurkan fungsi KPK sendiri.

Pukat UGM akan membantu proses administrasi jika ada calon yang ingin mendaftarkan diri namun tidak mengerti prosedurnya. Saat ini, 186 nama telah terjaring. Kebanyakan nama-nama itu berasal dari Jakarta sementara dari Jogja sangat sedikit. Begitu pula pendaftar dari kalangan perempuan. Dari ratusan pendaftar hanya ada sepuluh perempuan yang berminat.

Mochtar mengatakan bahwa salah satu minimnya pendaftar dalam KPK bisa karena gaji yang tidak sesuai. Besarannya seakan tidak seimbang dengan kerja KPK yang membutuhkan keberanian dalam memberantas korupsi

"KPK itu hanya terima 70 [Rp70 juta] itu pun kotor. Maka Indonesia harus memberi dukungan ekonomis. Pemerintah juga perlu beri perlindungan hukum pada KPK," terang Mochtar.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jogja dari organisasi Gusdurian, Allisa Wahid mengaku prihatin dengan minimnya minat perempuan untuk mendaftar KPK. Menurut dia, kondisi KPK saat ini membutuhkan sentuhan kepemimpinan yang feminis.

"Feminin identik dengan keadilan sementara yang maskulin lebih pada ke menang kalah. Maka peran perempuan sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.