BANDARA KULONPROGO : Sosialisasi Pengukuran Lahan Ditunda, Ini Alasannya

Bandara Kulonprogo untuk anggaran pengukuran lebihi aturan PMK.

Harianjogja.com, JOGJA-Proses pengukuran lahan bandara internasional di Kulonprogo oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus terhenti sampai waktu yang belum ditentukan. Alasannya anggaran pengukuran yang diajukan oleh Kantor Wilayah BPN DIY melebihi aturan Menteri Keuangan (PMK).

BPN DIY mengajukan anggaran operasional pengukuran lahan bandara sebesar Rp9 miliar. Sementara dalam PMK Nomor 13/PMK.02/2013 yang menjadi dasar biaya operasional pengukuran lahan bandara maksimal Rp1,6 miliar.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto mengakui proses pengukuran yang sedianya dilakukan Rabu (hari ini) belum bisa terlaksana. Pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY terkait anggaran operasional pengukuran bandara yang melebihi aturan PMK.

"Kita masih menunggu pendampingan dari Kejati." kata dia saat ditemui di DPRD DIY, Selasa (10/11/2015).

Tavip juga mengakui anggaran pengukuran yang diajukan BPN Rp9 miliar sudah diperhitungkan kondisi di lapangan. Selain lahan bandara yang akan diukur luas, juga perlu memperhitungkan dimensi sosial, sehingga anggaran tidak hanya untuk honor petugas namun juga untuk keamanan. Namun hal itu, menurutnya, perlu ada pendampingan dari kejaksaan apakah melanggar atau tidak.

"Kita ora wani mlaku [kita tidak bisa melanggah] nanti menjadi masalah, karena sudah ada ketentuannya." ucap Tavip. "Pemerintah dengan aturan begitu kan enggak boleh nekat." imbuhnya.

Sementara kemungkinan untuk mengajukan revisi PMK, Tavip menyatakan masih menunggu dari Kejaksaan Tinggi DIY, yang sudah membentuk Tim Pengawal, Pengamananan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.