Taru Martani Bantah Tak Terapkan SUSU, Ini Hasil Pemeriksaan Disnakertrans DIY
PT Taru Martani membantah tak menerapkan SUSU. Manajemen menyebut pemeriksaan Disnakertrans DIY tak menemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Asuransi pertanian di Sleman kurang diminati petani
Harianjogja.com, SLEMAN- Program asuransi lahan pertanian ternyata kurang diminati petani. Dari alokasi 6.000 hektare lahan pertanian di Sleman, hanya 378 hektare atau sekitar 2.000 petani yang mengikuti program tersebut.
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (DP2K) Sleman Widi Sutikno mengakui, banyak petani yang belum menyerap program tersebut. Selain masalah kesadaran berasuransi yang rendah, kendala lain yang terjadi karena pendeknya waktu untuk sosialisasi kepada petani.
"Kami akan lakukan evaluasi karena banyak petani yang belum menyerap program ini. Evaluasi belum kami lakukan karena belum masuk masa panen," kata Widi, Selasa (29/12/2015).
Kendala lain yang ditemukan, katanya, ada kesulitan petani untuk memenuhi persyaratan klaim asuransi. Dia menyebut, berdasarkan aturan yang ada, petani akan mendapatkan ganti rugi Rp6 juta per hektare kerusakan lahan pertaniannya mencapai 75%.
Hal itu, sambung Widi, dinilai menjadi salah satu penyebab petani enggan mengikuti program tersebut. "Petani berharap [batas kerusakan] bisa kurang dari itu," kata Widi.
Keterbatasan waktu sosialisasi juga dinilai menjadi persoalan. Dijelaskan Widi, program asuransi tersebut digulirkan sejak pertengahan Oktober lalu sementara waktu tanam dimulai sejak akhir November.
Tenggat waktu yang minim untuk sosialisasi berdampak pada kurang optimalnya penyampaian informasi asuransi pertanian kepada para petani. Dia berharap, ada evaluasi dari pemerintah pusat terkait implementasi program tersebut.
Evaluasi terutama masalah kerusakan lahan pertanian yang dapat diklaim. “Kebanyakan petani belum familiar dengan asuransi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PT Taru Martani membantah tak menerapkan SUSU. Manajemen menyebut pemeriksaan Disnakertrans DIY tak menemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Kebijakan fiskal 2027 tetap pro-growth dengan target pertumbuhan 6% dan defisit 2,4% PDB, namun pemerintah menjaga kehati-hatian fiskal.
Hari Kretek Nasional 2026 diwarnai konsolidasi 15 komunitas yang menghasilkan enam tuntutan terkait regulasi industri kretek.
Kemkomdigi membuka kanal pengaduan kuota internet melalui 159 dan meminta operator memenuhi perlindungan sisa kuota sesuai putusan MK.
Pabrik es KNMP Poncosari Bantul belum optimal karena harga jual dan persaingan es balok, ditambah minimnya hasil tangkapan nelayan.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut baru 25 persen sekolah mengajarkan coding dan AI, mulai kelas 5 SD hingga SLTA.