Tim Gabungan Tangani Karhutla di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani
Meski api telah berhasil dikendalikan, petugas tetap melanjutkan proses mopping up atau penyisiran lokasi
Pilkada Jogja, nama-nama calon hingga saat ini belum terlihat.
Harianjogja.com, JOGJA-Menurut analisa Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakata (UMY) Tunjung Sulaksono, calon petahana dalam pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) Jogja 2017 terbilang sedikit lebih unggul karena sudah memiliki modal dalam memerintah Kota Jogja.
Namun demikian, kata dia sejak dua tahun terakhir ini petahana juga banyak disorot terkait kebijakan publik. Isu pembangunan hotel dan transportasi yang semrawut akan menjadi komoditas politik jelang pilwalkot dan menjadi senjata bagi lawan politiknya.
Hal itu dinilai Tunjung justru akan lebih menarik jika semua calon menawarkan konsep tata kota. Karena karakteristik warga kota akan lebih menilai gagasan kebijakan publik dari tiap calon ketimbang background partainya.
Peneliti Institute For Research and Empowerment (IRE) Sunaji Zamroni juga mengungkapkan warga akan melihat pertarungan gagasan tata kelola Kota dari tiap calon. Isu tersebut juga menjadi tiket bagi calon untuk mencuri elektabilitas.
"Calon harus memahami isu itu, karena karakteristik masyarakat kota berbeda dengan di kabupaten," ucap dia, Jumat (19/2/2016)
Zamroni menilai beberapa kebijakan publik dari petahana menjadi kontroversi di masyarakat. Ia juga melihat isu pembangunan hotel dan apartemen menjadi rorotan di masyarakat. Kebijakan itu menurutnya bisa dibilang kebijakan minus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Meski api telah berhasil dikendalikan, petugas tetap melanjutkan proses mopping up atau penyisiran lokasi
Polri mengungkap jaringan judi daring dengan omzet Rp7,5 miliar per bulan dan memblokir 42 rekening terkait perkara tersebut.
Bansos cash transfer akan diuji coba awal 2027. Luhut menyebut pemerintah juga melibatkan Pemda dalam pendataan penerima bansos.
Pendapatan Kulonprogo diproyeksikan turun Rp97,25 miliar. DPRD mendorong Pemkab mengoptimalkan potensi YIA dan kawasan industri.
Kejagung mendalami dugaan aliran Rp40 miliar dari Tan Kian kepada Febrie Adriansyah dalam perkara korupsi dan TPPU.
BSI memperluas akses pembiayaan rumah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui BSI Griya MLT dengan skema syariah hingga 30 tahun.