Anggaran Transfer ke Daerah Turun, Ekonom Soroti Resentralisasi
Anggaran Transfer ke Daerah turun dari Rp848,52 triliun pada 2025 menjadi Rp727,2 triliun pada 2026. Ekonom menyoroti risiko resentralisasi.
Kemiskinan Sleman menyebabkan masih adanya riuan rumah yang tidak layak huni
Harianjogja.com, SLEMAN– Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Sleman masih cukup tinggi. Umumnya keberadaan RTHL berada di wilayah pinggiran. Selain kontruksi bangunan, RTLH tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang baik.
Kepala Seksi Perumahan Swadaya Bagian Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman, Ahmad Subhan menjelaskan, berdasarkan data 2010 terdapat sekitar 9.000 unit rumah tak layak huni (RTLH) di wilayah Sleman.
Dalam kurun waktu 2010-2016, DPUP baru memperbaiki 3.500 unit RTLH saja. Sisanya, sekitar 5.500 unit RTLH masih menunggu perbaikan. "Jumlah tersebut masih bisa bertambah. Tetapi perbaikan RTLH terbentur anggaran,” tutur Subhan saat ditemui di kantor dinas, Jumat (30/9/2016).
Saat ini, lanjutnya, sumber dana perbaikan RTLH berasal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Masing-masing Rp7,5 juta per unit untuk perbaikan RTLH rusak ringan, Rp10 juta (rusak sedang), dan Rp15 juta (rusak berat).
Adapun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sleman mengalokasikan perbaikan RTLH Rp15 juta per unit.
"Ada juga bantuan dari dana Badan Amil Zakat Daerah [Bazda] Sleman. APBD 2016 hanya mampu memperbaiki 419 unit RTLH, DAK 600 unit dan Bazda 100 unit. Perbaikan rumah sekaligus sanitasi yang baik,” katanya.
Pada APBD 2017, lanjutnya, ditargetkan perbaikan untuk 1.000 unit RTLH. Pasalnya tahun ini, DPUP menerima pengajuan sebanyak 16.000 unit RTLH yang perlu diperbaiki. Angka tersebut, katanya, masih angka kasar dan perlu diverifikasi.
"Data itu berdasarkan laporan di tingkat RT dan RW. Kami belum melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi ketidaklayakan rumah-rumah tersebut," katanya.
Sementara Bupati Sleman Sri Purnomo menyebutkan, selama lima tahun terakhir RTLH yang diperbaiki melalui dana APBD sejumlah 1.407 unit, sedangkan dari dana alokasi APBN sejumlah 1.240 unit dan dana APBD Provinsi sejumlah 648 unit.
“Selama 2016 sasaran perbaikan untuk 455 RTLH melalui dana APBN dan 419 RTLH dengan dana APBD. Capaian ketersediaan rumah layak huni meningkat 0,26 persen," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Anggaran Transfer ke Daerah turun dari Rp848,52 triliun pada 2025 menjadi Rp727,2 triliun pada 2026. Ekonom menyoroti risiko resentralisasi.
Sri Sultan menunggu keputusan pusat soal wacana gaji PNS lewat Kopdes Merah Putih. DPRD DIY mengingatkan risiko keamanan data.
Kabut asap karhutla menyebabkan 14 penerbangan internasional rute Singapura-Pontianak dan Singapura-Palembang dibatalkan demi keselamatan.
Pemkab Aceh Barat menyiapkan 10.000 masker untuk mengantisipasi kabut asap kiriman. Aktivitas masyarakat dan sekolah masih normal.
Ribuan warga Portugal berunjuk rasa menuntut kenaikan upah, perbaikan pensiun, layanan publik, dan perumahan dengan harga terjangkau.
DLH Gunungkidul menghentikan program pakan monyet ekor panjang pada 2027 karena dinilai tak efektif mencegah konflik dengan warga.