Habiskan Rp160 Juta, Program Pakan Monyet Gunungkidul Tak Efektif

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Program pemberian pakan untuk monyet ekor panjang di Gunungkidul akan dihentikan mulai 2027. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul menilai program yang berjalan sejak 2023 itu belum efektif menekan konflik antara kawanan monyet dan masyarakat.

Pada 2026, program tersebut mendapat alokasi anggaran Rp160 juta dari dana keistimewaan. Namun, kasus perusakan lahan pertanian dan gangguan di permukiman warga masih terjadi meski pemberian pakan telah dilakukan secara rutin.

Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lingkungan DLH Gunungkidul, Hana Kadaton Adinoto, mengatakan program tersebut masih berjalan hingga saat ini. Setiap bulan, ratusan kuintal pakan disediakan untuk monyet ekor panjang.

“Masih berjalan. Rata-rata per bulan ada 800 kuintal dan 560 sisir pisang yang diberikan untuk pakan monyet,” kata Adinoto, Ahad (18/10/2026).

Pakan Disebar di Delapan Titik Pesisir

Adinoto menjelaskan pemberian pakan dilakukan di delapan titik di kawasan pesisir. Lokasinya berada di Kalurahan Sidoharjo, Purwodadi, dan Tepus, Kapanewon Tepus.

Meski program masih berjalan, DLH Gunungkidul memastikan pemberian pakan tidak akan dilanjutkan pada tahun depan. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil kajian bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Dari hasil kajian tersebut, pemberian pakan dinilai belum efektif mengurangi potensi konflik antara monyet dan manusia. Indikasinya terlihat dari kasus serangan terhadap lahan pertanian serta gangguan di kawasan permukiman yang masih terjadi.

Adinoto juga menyebut pemberian pakan berkaitan dengan perubahan perilaku kawanan monyet. Ketika pakan belum tersedia, monyet disebut menjadi lebih impulsif dan mudah marah hingga merusak area di sekitarnya.

“Makanya ada penolakan dari warga agar lahanya tidak dijadikan tempat untuk pemberian pakan. Karena, saat pakan belum datang, kawanan lebih cepat marah sehingga melakukan perusakan,” katanya.

DLH Matangkan Cara Baru Cegah Konflik

Berdasarkan hasil kajian tersebut, DLH memutuskan menghentikan program pemberian pakan mulai 2027. Meski demikian, upaya untuk mencegah konflik antara monyet dan manusia tetap akan dilakukan.

Adinoto mengatakan pemerintah daerah masih mematangkan program pengganti untuk mengurangi potensi konflik tersebut.

“Tetap ada upaya mencegah potensi konflik dengan manusia, hingga saat ini programnya masih dimatangkan,” ungkapnya.

Kepala DLH Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan populasi monyet ekor panjang di wilayahnya diperkirakan lebih dari 1.000 ekor. Area koloni satwa tersebut tersebar di hampir 80 kalurahan di Bumi Handayani.

“Sudah ada upaya penanggulangan dengan memberikan pakan agar tidak merusak lahan, tapi kasus perusakan masih terjadi hingga sekarang,” katanya.

Mantan Kepala Satpol PP itu menjelaskan pengurangan populasi monyet tidak dapat dilakukan dengan cara membunuh karena bertentangan dengan aturan.

“Membunuh monyet dilarang karena malah akan menimbulkan masalah baru. Makanya kami sudah berkoordinasi dengan UGM untuk mencoba sejumlah cara agar populasinya bisa ditekan,” katanya.

Koordinasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut dilakukan untuk menjajaki sejumlah cara pengendalian populasi. Sementara itu, bentuk program pengganti pemberian pakan masih dalam tahap pematangan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.