PAD Wisata Gunungkidul Lampaui Target di Tengah Sorotan Kebocoran
PAD sektor wisata Gunungkidul mencapai Rp43,3 miliar hingga akhir Juli 2026 dan melampaui target di tengah evaluasi penarikan retribusi.
Monyet Ekor Panjang - ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai mengkaji sejumlah strategi baru untuk mengurangi konflik antara manusia dan monyet ekor panjang yang masih sering terjadi di berbagai wilayah. Salah satu opsi yang muncul adalah melakukan vasektomi atau sterilisasi terhadap monyet pejantan, terutama yang menjadi pemimpin koloni.
Langkah tersebut dipertimbangkan karena populasi monyet ekor panjang di Gunungkidul terus bertambah dan kini diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 ekor. Kawanan satwa liar itu juga telah menyebar di hampir 80 kalurahan di wilayah Bumi Handayani.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan hingga saat ini upaya pencegahan konflik masih dilakukan melalui program pemberian pakan. Namun cara tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena cakupannya masih terbatas.
“Pemberian pakan untuk monyet baru dilakukan di wilayah Kapanewon Tepus. Hingga saat ini, potensi serangan terhadap lahan pertanian milik masyarakat juga masih terjadi,” kata Edy Basuki, Jumat (31/7/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi yang lebih efektif dengan menggandeng kalangan akademisi, salah satunya dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dari hasil koordinasi tersebut, muncul sejumlah alternatif penanganan untuk mengendalikan populasi monyet sekaligus mengurangi risiko konflik dengan warga.
Edy menegaskan pengendalian populasi menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang. Pasalnya, semakin banyak jumlah monyet, potensi kerusakan lahan pertanian dan gangguan terhadap permukiman warga juga dinilai semakin besar.
“Yang jelas populasi monyet harus ditekan agar potensi konflik tidak semakin meluas,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan pengurangan populasi tidak dapat dilakukan dengan cara membunuh satwa tersebut. Selain bertentangan dengan aturan, tindakan tersebut juga berpotensi memunculkan persoalan baru dalam pengelolaan satwa liar.
“Membunuh monyet dilarang karena malah akan menimbulkan masalah baru,” katanya.
Sebagai alternatif, tim akademisi mengusulkan opsi vasektomi atau sterilisasi terhadap monyet jantan. Sasaran utama adalah individu yang menjadi pemimpin koloni karena dinilai memiliki peran penting dalam perkembangan populasi.
Namun, Edy mengakui pelaksanaan program tersebut tidak mudah. Prosesnya membutuhkan penangkapan satwa, tindakan medis, hingga kajian teknis yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem.
“Vasektomi pada monyet hanya salah satu opsi karena masih ada beberapa alternatif lain. Yang jelas, untuk menekan potensi konflik, maka populasi monyet harus ditekan. Makanya muncul vasektomi karena mengurangi dengan membunuh monyet merupakan pelanggaran,” katanya.
Selain sterilisasi, pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan berbasis habitat dengan memperbanyak tanaman yang menjadi sumber makanan alami monyet. Cara ini diharapkan dapat mengurangi kebiasaan kawanan monyet memasuki lahan pertanian maupun kawasan permukiman warga.
Menurut Edy, terdapat sejumlah jenis pohon yang buahnya menjadi makanan favorit monyet. Penanaman pohon tersebut dapat dilakukan di kawasan yang menjadi habitat atau tempat tinggal koloni sehingga kebutuhan pangan satwa dapat tercukupi tanpa harus mencari makan ke kebun milik warga.
“Ada pohon-pohon yang buahnya disukai monyet sehingga jumlahnya harus diperbanyak di titik-titik yang menjadi tempat tinggal agar ketersediaan pangan mencukupi. Tapi cara ini juga butuh waktu agar berhasil,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lingkungan DLH Gunungkidul, Hana Kadaton Adinoto, mengatakan program pemberian pakan bagi monyet ekor panjang sebenarnya telah berjalan sejak 2023.
Pada tahun ini, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan dana keistimewaan sebesar Rp160 juta untuk melanjutkan program tersebut. Pemberian pakan kembali dimulai sejak Maret 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir tahun.
“Sudah dimulai lagi untuk memberikan makan kawanan monyet ini sejak Maret,” kata Hana.
Ia menjelaskan program tersebut saat ini dipusatkan di wilayah Kapanewon Tepus, yakni Kalurahan Tepus, Sidoharjo, dan Purwodadi. Masing-masing kalurahan memiliki lima titik lokasi pemberian pakan sehingga total terdapat 15 lokasi yang digunakan untuk menaruh makanan berupa buah-buahan dan singkong.
“Program pemberian pakan akan diberikan hingga akhir tahun,” katanya.
Berbagai opsi yang tengah dikaji tersebut diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi konflik antara manusia dan monyet ekor panjang, tanpa mengabaikan aspek konservasi satwa liar maupun keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat Gunungkidul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAD sektor wisata Gunungkidul mencapai Rp43,3 miliar hingga akhir Juli 2026 dan melampaui target di tengah evaluasi penarikan retribusi.
Orang tua korban Little Aresha Daycare meminta Presiden Prabowo mengawal penanganan kasus dan mendorong pengusutan pihak struktural.
BNN RI membongkar jaringan penyelundupan cartridge vape berisi etomidate dari Malaysia melalui Batam dan menangkap tujuh tersangka.
TPP ASN Sleman berpotensi disesuaikan jika target PAD meleset, namun Pemkab menegaskan belum ada keputusan pemotongan.
Polri memutasi 146 perwira tinggi dan menengah. Brigjen Pol. Untung Widyatmoko ditunjuk sebagai Kadivhubinter Polri yang baru.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan Texsi Miki Fijay