PRESIDEN DI JOGJA : Jokowi Bagikan 1.190 KIP untuk Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja

Presiden di Jogja untuk melakukan sejumlah agenda

Harianjogja.com, SLEMAN- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan sebanyak 1.190 Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa yatim piatu dan siswa tidak mampu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta saat melakukan kunjungan ke SMK N 1 Tempel, Sleman, Sabtu (4/2/2017).

"Dengan KIP kita inginkan anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang tidak bersekolah. Karena bantuan untuk siswa KIP ini berkelanjutan sampai ke jenjang SMA atau SMK, jadi jangan sampai ada lagi anak yang putus sekolah," kata Presiden Indonesia Joko Widodo.

Jokowi mengatakan, pemberian KIP kepada para pelajar dikarenakan mengingat kondisi ketanagakerjaan di Indonesia. Kata dia, saat ini kondisi ketanagakerjaan dari lulusan SD mencapai 42,5%, kemudian 66% berasal dari lulusan SD dan SMP, serta 82 persen berasal dari lulusan SD, SMP, dan SMA/K.

Dengan demikian dari jumlah tersebut, kata Presiden harus diperbaiki dengan cara memberikan akses pendidikan yang baik dengan memberikan bantuan untuk biaya pendidikan. "Baru setelah itu akan diarahkan untuk perbaikan kualitas pendidikan," ujar Jokowi.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani mengatakan, hingga tahun 2016 target pemberian KIP kepada seluruh siswa di Indonesia mencapai 16,4 juta siswa, sedangkan harapannya pada tahun ini akan bertambah menjadi 17,9 juta siswa.

Dari jumlah tersebut, pada tahun 2017 KIP akan diberikan kepada 896.000 anak yatim piatu di seluruh Indonesia.

"Untuk pendataan anak yatim piatu akan terus bertambah karena masih terus dilakukan pendataan sampai kebawah. Sementara untuk jumlah bantuan yang diterimakan bagi pemegang KIP masing-masing per tahun yakni Rp 450.000 untuk siswa SD, Rp 750.000 untuk siswa SMP, dan Rp 1 juta untuk siswa SMA dan SMK," kata Puan.

Ia menambahkan, sementara untuk uang bantuan tersebut bisa diambil oleh para siswa pada bulan Juni atau Juli saat kenaikan kelas atau masa penerimaan siswa baru. "Sesuai dengan perintah pak presiden, uang bantuan harus digunakan untuk kegiatan sekolah dan dimanfaatkan untuk biaya pendidikan," tambah Puan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.