TOL JOGJA - SOLO : Sultan Tak Ingin ada Pembebasan Lahan, Tol Melayang Jadi Pilihan Terbaik

Tol Jogja-Solo diharapkan tanpa pembebasan lahan.

Harianjogja.com, JOGJA -- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengharapkan tidak ada pembebasan lahan dalam proses pembangunan tol Jogja - Solo. Selain itu dampak sosial dari pembebasan lahan bisa bertahun-tahun baru terselesaikan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan dari pusat terkait rencana pembangunan tol Jogja - Solo.

"Belum ada pemberitahuan ke daerah, baru komentar saja," ujarnya di DPRD DIY, Senin (6/3/2017).

HB X mengatakan, pihak tetap berharap agar pembangunan tol Jogja - Solo tidak perlu melakukan pembebasan lahan. Selain alasan adanya beberapa situs di kawasan Prambanan yang rawan tersasar, alasan dampak sosial juga perlu menjadi pertimbangan.

Menanggapi kemungkinan jika tol dibangun melayang dengan biaya lebih mahal, Sultan pun membandingkan dengan dampak sosial yang ditimbulkan.

"Harapan saya ndak ada pembebasan tanah kok, lewat jalur tengah, di atas jalan yang sudah ada. Kalau pembebasan tanah dengan problem sosial kira-kira jatuhe podo ora. Problem sosial belum tentu setahun atau dua tahun selesai," tegasnya.

Belum lagi jika melalui proses pembebasan harus melalui situs yang belum jelas. Maka kerugian akan lebih banyak. Karena itulah, tol Jogja - Solo belum terbangun sejak lama karena dari sisi pendidikan dan budaya tidak menyetujui.Menunggu Kajian Lapangan

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, pihaknya belum dapat menyimpulkan kepastian model konstruksi tol Jogja - Soloa. Baik akan dibikin melayang semuanya atau hanya pada titik tertentu, semua itu masih menunggu kajian lapangan.

"Nanti kita lihat dalam tahapan [studinya], seperti apa optinmalnya. Jadi nanti bisa semua [melayang dari Jogja - Solo] bisa [juga] tidak [tetapi hanya dibikin melayang pada titik tertentu]. Sangat tergantung dengan kondisi di lapangan," terangnya.

Ia menjelaskan, salahsatu tol yang menggunakan konstruksi melayang adalah tol Cikampek, namun kondisi jalan di sana tergolong lebar. Sehingga sangat memungkinkan untuk kebutuhan lebar jalan tol. Akantetapi dengan melihat kondisi jalan tol Jogja Solo, kemungkinan masih membutuhkan pembebasan lahan menyamping di setiap ruas yang dilalui. Mengingat kebutuhan lebar jalan tol sendiri, antara 35 meter hingga 40 meter untuk lebar jalan tol. Adapun lebat konstruksi penyangga berkisar antara dua hingga empat meter.

Menurutnya selama ruangnya mencukupi memang bisa digunakan konstruksi melayang. Karena kalau di perkotaan lebih bagus mengingat harga tanah tergolong mahal.

"Kemungkinan butuh pembebasan lahan ke samping. Karena kebutuhan lebar itu kalau jal tol antara 35 sampai 40 meter untuk ruangnya saja. Di bawahnya kan harus bisa dilalui, lebih lebar lagi. Naruh tiang butuhnya antara dua sampai empat meter," kata dia.

Ia menambahkan, kajian atau studinya Jogja - Solo rencananya pada April 2017 akan dievaluasi. Untuk asumsi perkiraan harga pembangunan konstruksi tol bermacam-macam sesuai kondisi di lapangan, antara Rp70 miliar hingga Rp100 miliar per kilometer. Namun ada juga yang sampai menghabiskan Rp300 miliar per kilometernya.

"Kalau padat terus, kami ngga ada pilihan ya struktur tadi, apalagi ada banyak permasalahan [pembebasan lahan]. Situs nggak boleh dilalui," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.