Warga Diimbau Tak Borong Bahan Pangan, Ini Alasannya

Pemkab Kulonprogo segera menerbitkan surat edaran untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang ramadan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo segera menerbitkan surat edaran untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang ramadan. Masyarakat diharapkan tidak belanja berlebihan karena stok berbagai komoditas dinyatakan dalam kondisi aman.

Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kulonprogo, Triyono meminta masyarakat bersikap bijak dalam mengonsumsi bahan kebutuhan pokok. Dia berharap masyarakat tidak memborong barang-barang strategis di pasar, terlebih sampai melakukan penimbunan.

“Tindakan itu bisa menimbulkan gejolak kenaikan harga,” kata Triyono saat menerima kunjungan Tim Pemantauan Inflasi Daerah (TPID) DIY di Rumah Dinas Bupati Kulonprogo, Selasa (9/5/2017).

Triyono mengatakan, Pemkab Kulonprogo selama ini rutin mengecek kondisi stok maupun harga kebutuhan pokok yang melibatkan TPID. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, stok kebutuhan pokok terbilang masih aman hingga ramadan dan lebaran nanti. Kenaikan harga yang terjadi juga dinilai relatif wajar. Namun, kondisi tersebut bisa saja berubah jika stok menipis akibat adanya aksi borong atau penimbunan.

Triyono lalu memaparkan, harga kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi inflasi. Menurut dia, upaya pengendalian inflasi memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas sektor. Itulah mengapa keanggotaan TPID terdiri atas berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, hingga BUMD.

Harapannya, rekomendasi dari TPID dapat benar-benar membantu dalam perumusan kebijakan pengendalian harga. “Jika inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai, itu akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Triyono.

Sementara itu, perwakilan TPID DIY, Deden Rokhanawati mengaku ingin mengetahui ketersediaan kebutuhan pokok menjelang ramadan. Selain mendengarkan pemaparan dari Pemkab Kulonprogo, tim juga berencana melakukan pemantauan lapangan dengan mengunjungi sejumlah pasar dan gudang distributor.

“Kalau nanti ada hal yang dirasa belum sesuai harapan, pemerintah akan melakukan upaya lebih lanjut,” ucap Kepala Bagian Analisa dan Kebijakan Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.