Warga Terdampak Kekeringan di Gunungkidul Mulai Berkurang
Dampak kekeringan di Gunungkidul mulai berkurang seiring hujan turun. BPBD tetap melanjutkan droping air hingga akhir Desember 2026.
Ilustrasi anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD). (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)
Permasalahan tersebut menyangkut tentang surat penyataan menetap serta jangka waktu pemberhentian sementara
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda tentang Kepala Desa berjalan alot. Panitia Khusus DPRD Gunungkidul mengkritik adanya pasal tentang pembuatan pernyataan bagi kepala desa terpilih untuk tinggal di daerah pemilihan.
Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Kepala Desa, Ari Siswanto, menuturkan ada beberapa persoalan yang harus dibahas serius terhadap draf yang dikirimkan bupati. Permasalahan tersebut menyangkut tentang surat penyataan menetap serta jangka waktu pemberhentian sementara.
“Ini yang harus lebih diperjelas lagi sehingga tidak ada multitafsir di dalam perda nantinya,” katanya, Selasa (18/7/2017). Khusus untuk masalah pembuatan surat pernyataan bagi kepala desa terpilih untuk tinggal di daerah pemilihan, harus dikaji secara mendalam.
Penyebabnya, keberadaan aturan ini sangat rawan digugat karena kurang sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan syarat domisili dengan alasan kesamaan hak bagi setiap warga negara.
Dikabulkannya gugatan tentang penghapusan syarat domisili dalam pemilihan kepala desa oleh MK, maka setiap warga Negara berhak mencalonkan diri, tanpa melihat asal usul daerah. “Aturan ini sama dengan proses seleksi calon pegawai negeri sipil sehingga masalah tempat tinggal bagi kades yang berasal dari luar desa tergantung dari masing-masing individu,” paparnya.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Gunungkidul Hery Sukaswadi mengungkapkan upaya memasukan aturan tetang surat pernyataan tinggal di daerah pemilihan merupakan bentuk akomodasi terhadap usulan dari masyarkat.
Banyak warga yang menginginkan adanya kepastian tersebut dengan dalih agar proses pelayanan di masyarakat tidak terganggu. Terlebih lagi dalam prosesnya, pelayanan di masyarakat tidak mengenal waktu karena hampir dilakukan selama 24 jam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dampak kekeringan di Gunungkidul mulai berkurang seiring hujan turun. BPBD tetap melanjutkan droping air hingga akhir Desember 2026.
Jadwal KRL Palur-Jogja 22 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Minggu 22 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan 13 stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering dimanfaatkan penipu di Indonesia. Hanya 12% korban memulihkan uangnya.
UMP 2027 naik, tetapi tidak otomatis menaikkan semua gaji dengan persentase sama. Simak empat hal yang perlu diperiksa pekerja.
YouTube memasukkan estimasi penonton bersama di televisi ke angka view publik. Namun, perubahan ini tidak memengaruhi pendapatan kreator.