Telat Mekar Akibat Kemarau, Kebun Amarilis Patuk Kini Ramai Pengunjung
Kebun Amarilis Patuk mulai bermekaran setelah terlambat akibat kemarau panjang. Hingga 1.000 pengunjung datang setiap hari.
Ilustrasi (Antara/ Grafis)
KPU Gunungkidul tengah memverifikasi berkas administrasi pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul menemukan anggota PNS yang ikut menjadi anggota partai politik calon peserta Pemilu 2019. Lembaga penyelenggara pemilu itu akan meminta klarifikasi kepada partai maupun PNS bersangkutan terkait temuan ini.
Komisioner KPU Gunungkidul Is Sumarsono mengatakan, hingga Kamis (26/10/2017) siang, pihaknya sudah melakukan penelitian berkas administrasi terhadap delapan partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019. Dalam pencermatan tersebut, Is mengaku menemukan sejumlah permasalahan terhadap berkas salinan yang diserahkan partai politik.
Anatara lain ditemukannya anggota parpol yang ditengarai sebagai PNS. Menurut dia, keterlibatan PNS sebagai anggota parpol melanggar undang-undang karena TNI-Polri dan PNS harus netral.
Namun demikian, temuan ini tidak serta merta memvonis bersalah kepada PNS bersangkutan. “Bisa saja yang bersangkutan tidak tahu karena KTP yang dimiliki hanya dipinjam kemudian didaftarkan sebagai anggota partai. Jadi temuan ini [PNS yang jadi anggota partai] sama dengan temuan-temuan yang lain. Setelah pencermatan selesai, berbagai temuan itu akan dilakukan klarifikasi ke partai masing-masing,” jelas Is sumarsono, Kamis (26/10/2017).
Dia menambahkan, upaya klarifikasi tidak hanya sebatas partai, namun juga dilakukan secara faktual dengan mendatangi anggota yang bersangkutan.
Sebagai contoh, lanjut Is, PNS yang teridentifikasi anggota partai akan didatangi untuk diminta konfirmasi apakah benar ikut partai atau tidak. “Nanti dalam klarifikasi faktual akan jelas terhadap berbagai permasalahan saat seleksi administrasi berkas,” katanya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kebun Amarilis Patuk mulai bermekaran setelah terlambat akibat kemarau panjang. Hingga 1.000 pengunjung datang setiap hari.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pencairan dana tambahan Rp100 miliar per provinsi dan Rp20 miliar per kabupaten/kota belum diketahui waktunya secara rinci.
Donald Trump menegaskan komitmen AS terhadap ASEAN dalam KTT Khusus ASEAN-AS di Manila, termasuk perdagangan, diplomasi, dan perdamaian kawasan.
Sebanyak 2.351 kecelakaan terjadi di Bantul sepanjang Januari-Oktober 2026. Operasi Zebra Progo melibatkan 150 personel untuk menekan risiko kecelakaan.
Tersangka kasus dugaan korupsi ATR/BPN, FEF, mengklaim memberikan uang Rp70 miliar untuk mendukung Muktamar Nahdlatul Ulama.
Komisi B DPRD Sleman mendorong UMKM melengkapi legalitas usaha, mulai dari NIB hingga sertifikasi produk, untuk mempermudah akses pendanaan.