Ratusan Pemuda Kota Magelang Dibekali Jadi Penggerak Potensi Daerah
Sebanyak 197 pemuda dari 17 kelurahan di Kota Magelang dibekali menjadi Local Champion untuk mengembangkan wisata, budaya, dan ekonomi kreatif.
Pengemudi taksi online yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Online Jogjakartta (PPOJ) menunjukkan aplikasi pengemudi taksi online yang telah mereka matikan saat menggelar aksi unjukrasa dari kawasan Kotabaru hingga gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (19/12/2017). (Desi Suryanto /JIBI/Harian Jogja)
Ratusan pengemudi taksi online dari berbagai aplikasi lakukan unjuk rasa di pelataran Dewan Perwakilan Daerah DIY,
Harianjogja.com, JOGJA -- Sejumlah ratusan pengemudi taksi online dari berbagai aplikasi lakukan unjuk rasa di pelataran Dewan Perwakilan Daerah DIY, Selasa (19/12/2017) siang.
Selain melakukan long march di kawasan Malioboro, sejumlah pengemudi yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Online Jogjakarta (PPOJ) itu juga melakukan offbid alias mogok kerja untuk menolak diberlakukannya aturan terkait penentuan kuota, tarif, dan zonasi taksi online.
Menurut Humas PPOJ, Nur Hadi, unjuk rasa siang itu adalah rangkaian unjuk rasa kepada Pemda DIY dan Kementerian Perhubungan (Perhub). Di mana dalam Pergub yang akan diberlakukan pada tahun depan itu akan memberikan tarif, kuota, dan zonasi terhadap taksi online.
"Dari 5.000 taksi online yang berada di DIY, dan 75% masuk PPOJ, masak hanya 400 sampai 500 yang boleh aktif di DIY," ujar pria yang akrab di panggil Ahok, Selasa (19/12/2017).
Begitu juga dengan tarif, menurut Ahok, pemerintah tidak perlu menghawatirkan bahwa kesejahteraan pengemudi online tidak terjamin akibat rendahnya nilai sewa taksi online per kilometernya. "Berapa? Rp400? Atau berapa? Kan kami ada intesif, jadi tidak masalah," ujarnya.
Selain melakukan protes kepada Pemda DIY dan Kementerian Perhubungan, PPOJ juga melakukan protes kepada pihak perusahaan taksi berbasis aplikasi itu. Pasalnya perusahan tidak melibatkan pengemudi pada saat pada saat perundingan pembuatan aturan Kementerian Perhubungan.
"Kami ingin menunjukkan kepada aplikasi bahwa kami juga bisa offbid dan kami menuntut untuk dilibatkan dalam perumusan undang-undang," ujar Ahok.
Adapun dihadapan media Ahok turut menunjukkan bahwa dalam aplikasi taksi online miliknya terlihat warna merah di atas peta Kota Jogja. "Yang merah ini ada permintaan order taksi online, tetapi tidak ada taksinya, jadi harganya bisa mahal, karena banyak yang minta tapi tidak ada yang memberikan," jelasnya.
Sejumlah ribuan driver online yang tergabung dalam PPOJ akan melakukan onbid alias pengaktifan kembali aplikasi mereka pada pukul 00.00 WIB. Sementara, offbid telah dilakukan oleh PPOJ semenjak 23.59, Senin lalu.
"Kami off 24 jam, walaupun tidak turun semua, kami melakukan offbid, dan yang onbid saya rasa itu taksi konvensional yang juga memasang aplikasi, kalau dari pihak kami, akan kami edukasi," jelas Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 197 pemuda dari 17 kelurahan di Kota Magelang dibekali menjadi Local Champion untuk mengembangkan wisata, budaya, dan ekonomi kreatif.
Disperindag DIY menggelar pasar murah di tiga lokasi Kulonprogo pada 3–5 November 2026 dengan total distribusi 14 ton bahan pokok.
Ombudsman RI meminta Polri mengevaluasi penggeledahan pesantren putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan HAM bagi santriwati.
Lama tinggal wisman di DIY pada triwulan III 2026 hampir 3 hari. Belanja wisman di Indonesia juga naik 6,96% secara kuartalan.
NTSB menyelidiki kecelakaan Learjet 60 di Florida yang menewaskan sembilan orang. Seluruh identitas korban telah diketahui.
Ferry Hongkiriwang mengungkap aliran uang Rp50 miliar dari Tan Kian dalam sidang Febrie Adriansyah. Febrie dan Nurman membantah tuduhan tersebut.