Puluhan Mahasiswa UNJ Kunjungi Harian Jogja
Sebanyak 63 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama tiga dosen pendamping mengunjungi kantor Harian Jogja di Jalan AM Sangaji, Jogja, Kamis (21/5)
Ilustrasi gerakan koperasi (Bisnis.com)
Ratusan koperasi di Jogja tidak aktif.
Harianjogja.com, JOGJA--Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (KUKM-Nakertras) Kota Jogja mengusulkan pembubaran terhadap 103 koperasi dari total 556 koperasi di Jogja ke Pemerintah Pusat.
"Karena 103 koperasi itu sudah tidak aktif namun masih tercatat sebagai koperasi berbadan hukum," kata Kepala Bidang Koperasi, Dinas KUKM-Nakertrans Kota Jogja, Prabaningtyas, Kamis (28/12/2017).
Praba, sapaan akrabnya mengatakan koperasi-koperasi yang tidak aktif itu sebagian tinggal papan nama. Namun koperasi tersebut masih tercatat di Pemerintah Pusat sehingga saat ada penilaian soal koperasi dapat mempengruhi penilaian.
Menurut dia, seharusnya pengelola koperasi yang tidak aktif itu mengajukan pencabutan badan hukum dan mengembalikannya. Namun karena sebagian besar koperasi tidak aktif itu sudah tidak ada pengurusnya sehingga status badan hukumnya tidak pernah dicabut.
Untuk mengurangi beban tanggung jawab, pihaknya sudah mengajukan agar 103 koperasi itu dihapuskan oleh Kementrian Koperasi. Dengan demikian, kata Praba, Pemerintah Kota Jogja akan fokus membina dan mengawasi 453 koperasi yang aktif.
"Kami terus upayakan akar ada kegiatan minimal ada rapat anggota tahunan untuk koperasi-koperasi yang masih aktif," ujar Praba.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 63 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama tiga dosen pendamping mengunjungi kantor Harian Jogja di Jalan AM Sangaji, Jogja, Kamis (21/5)
Kemenkeu memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028 sesuai putusan MK.
APPBI menegaskan pemasangan pagar di sejumlah mal dilakukan demi ketertiban, bukan karena adanya kekhawatiran terhadap isu keamanan.
PHRI DIY menargetkan okupansi hotel 70% pada Agustus 2026 dengan menggenjot promosi wisata religi dan pasar korporasi di Jogja.
Kereta Petani dan Pedagang KAI telah melayani 35.843 pelanggan hingga Juli 2026, mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Krisis migrasi di Ceuta memicu bentrokan warga dengan migran asal Maroko. Polisi dikerahkan, sementara ketegangan terus meningkat.