Badan Pengawasan Keuangan Diminta Terjun Ke Desa

Sultan lantik kepala BPKP DIY.

Harianjogja.com, JOGJA--Gubernur DIY Sri Sultan HB X melantik Slamet Tulus Wahyana sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, Kamis (28/12/2017). Ketua yang baru diharapkan bisa memperluas jangkauan BPKP DIY hingga ke desa, supaya pengelolaan dana desa semakin baik.

Dalam sambutannya, Sri Sultan HB X berharap, BPKP DIY bersama Ispektorat, sebagai sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa masuk desa untuk mengedukasi aparat pengawas, yakni camat dan Badan Permusyawaran Desa (BPD).

Menurutnya, Camat dan BPD perlu lebih diberdayakan dengan penguasaan prinsip-prinsip dasar standar Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang mudah dimengerti.

“Dengan pemahaman prinsip dasar itu, maka camat dan BPD dapat melakukan pengawasan sekaligus mengedukasi kepala desa dalam pengelolaan dana desa dan pembentukan BUMDes yang profitable dan accountable,” ucapnya di Bangsal Kepatihan, Kamis.

Hal tersebut perlu dilaksanakan, supaya BUMDes tidak hanya sekadar menjadi sleeping partner dalam memanfaatkan peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui berbagai skema kemitraan yang bersifat mutual-benefits.

Sementara itu, Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan kucuran dana desa dengan jumlah cukup besar yang selama ini digelontorkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan harus dibarengi dengan akuntabilitas.

“Skema pembelanjaan dana desa tahun depan akan memakai pola padat karya karena itu akuntabilitas mesti diperhatikan. Dalam mengawal dana desa , BPKP telah melakukan pendampingan di DIY terkait tata kelola dana desa melalui aplikasi Siskeudes,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.