Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
Sejumlah tokoh mengemukakan pandangannya soal ketimpangan sosial dan perpecahan di Indonesia.
Harianjogja.com, SLEMAN--Sejumlah tokoh berkumpul membahas masalah ketimpangan sosial hingga perpecahan yang kerap terjadi di negara ini.
Para tokoh itu bertemu untuk melakukan pembahasan terkait ketimpangan ekonomi di Westlake Resort, Trihanggo, Gamping, Sleman, Rabu (3/1/2018). Acara ini melibatkan sejumlah tokoh seperti Buya Syafii Maarif yang sering dijuluki guru bangsa, Aktivis Jaringan Gusdurian Alissa Wahid juga melibatkan Perhimpunan Indonesia Tiongkok (Inti).
Buya Syafii Maarif mengatakan saat ini pemerintah lebih banyak mendorong pembangunan infrastruktur namun masih kurang untuk pembangunan manusia.
Aktivis Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyatakan, pertemuan itu untuk membangun jembatan hubungan, mengingat akhir-akhir ini polarisasi berbagai kelompok masyarakat semakin menguat.
Apalagi saat Pilkada DKI beberapa waktu lalu yang dipicu oleh sentimen agama yang kuat. Dalam kondisi perpecahan yang menajam terutama 2018 menjadi tahun politik di Indonesia, maka inisiatif mempertemukan berbagai kelompok masyarakat itu tergolong penting. "Pertemuan yang digagas pengurus Inti ini salah satunya. Perkumpulan ini justru mengajak kelompok masyarakat yang lain untuk memecahkan berbagai tantangan," ujar dia.
Terutama, kata Alissa, tantangan berkaitan dengan ketimpangan sosial ekonomi. Berdasarkan data 2016, Indonesia termasuk terburuk ketiga di dunia setelah Rusia dan Thailand dalam hal ketimpangan ekonomi. Sehingga upaya mengatasi gap ekonomi itu sudah tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan negara. Namun harus ada berbagai sumbangsih elemen masyarakat melalui tindakan nyata.
Alissa mengutip pernyataan Richard Wilkinson dalam bukunya bertajuk The Spirit Level bahwa bukan pendapatan perkapita negara yang akan menentukan kualitas kehidupan di suatu negara tetapi kesenjangan atau ketimpangan ekonomi.
Negara yang memiliki gross domestic product (GDP) tinggi, namun kesenjangan juga tinggi maka kualitas kehidupannya buruk dan banyak problem sosial. "Ini yang akan coba kami atasi, dengan pengurus Inti dan pihak lain seperti NU, Muhammadiyah dan saya mewakili teman-teman Gusdurian ini bisa kita lakukan di berbagai tempat," kata dia.
Wakil Ketua Perhimpunan Inti Budi S. Tanu Wibowo mengatakan, Indonesia negara besar punya potensi besar, tetapi justru saat ini sibuk dengan permusuhan satu sama lain. Ia lebih sepakat, bahwa musuh utama Indonesia adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang tidak menyangkut etnis atau agama apapun. "Musuh kita selanjutanya adalah kebodohan, kalau orang bodoh itu mudah sekali diadudomba, serta soal penyakit juga harus kita perangi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo menginstruksikan minimal 70% hasil pengelolaan IUP dinikmati negara dan memperketat pengawasan ekspor untuk menyelamatkan kekayaan alam.
BMKG memprakirakan hujan ringan di sebagian besar Indonesia pada Jumat (20/11/2026). Jogja dan Sleman berpotensi hujan sedang.
Kebakaran melanda Kampung Cipaler Babakan, Lebak, Banten. Sebanyak 35 bangunan milik warga Badui Luar hangus dan terdampak.
The Climate Project Indonesia meluncurkan dua buku berbahasa Inggris tentang lingkungan dan perubahan iklim dalam COP31 di Antalya, Türkiye.
Pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengelola destinasi.
Suahasil Nazara membantah anggaran MBG dipotong. Pagu 2026 turun menjadi Rp268 triliun seiring perbaikan tata kelola program.