Banpol Gunungkidul 2026 Cair Rp1,1 Miliar, PDIP Terbesar
Banpol Gunungkidul 2026 cair Rp1,1 miliar untuk 8 partai. PDIP jadi penerima terbesar berdasarkan suara Pemilu 2024.
Uji publik sedianya digelar Jumat (26/1/2018)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-KPU Gunungkidul memastikan jadwal uji publik tentang daerah pemilihan (dapil) yang sedianya digelar Jumat (26/1/2018) mengalami perubahan. Kepastian ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2018 tentang perubahan PKPU No.7/2017 tentang Tahapan Pemilu 2019.
Ketua KPU Gunungkidul M Zaenuri Ikhsan mengatakan, penundaan uji publik tentang dapil dilakukan karena perintah KPU Pusat. Sebagai gantinya, KPU Gunungkidul telah menyiapkan beberapa kegiatan seperti konsolidasi dengan kecamatan tentang rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), juga ada bimbingan teknis dengan KPU DIY tentang verifikasi faktual partai politik.
Menurut dia, perubahan jadwal uji publik tertuang dalam PKPU No.5/2018 tentang Tahapan Pemilu 2019. Di dalam peraturan itu diterangkan jika uji publik tentang dapil diselenggarakan awal Februari. “Kami sudah menerima PKPU perubahan tahapan pemilu. Rencananya uji publik dapil akan digelar pada 8 Februari mendatang,” kata Ikhsan, Kamis (25/1/2018).
Ditambahkannya, dalam PKPU No.5/2018 tidak hanya membahas masalah uji publik, tapi juga tahapan verifikasi faktual partai lama dan pelaksanaan tes tertulis untuk calon anggota PPK. “Untuk verifikasi faktual dilakukan pada 6 Februari dan 7 Februari dilaksanakan tes tertulis calon anggota PPK,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Banpol Gunungkidul 2026 cair Rp1,1 miliar untuk 8 partai. PDIP jadi penerima terbesar berdasarkan suara Pemilu 2024.
Balita tewas setelah terjebak lubang proyek di Manggarai, Tebet. Evakuasi berlangsung empat jam sebelum korban dibawa ke rumah sakit.
Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 29 Juni 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Tarif tetap Rp8.000 dengan 16 jadwal keberangkatan.
BPS menjamin data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk statistik, bukan pajak. Pendataan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menteri Rosan Roeslani menilai kolaborasi riset dan industri menjadi kunci mempercepat hilirisasi serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Mensos Syaifullah Yusuf menegaskan validitas data menjadi kunci Program Sekolah Rakyat agar bantuan pendidikan tepat sasaran bagi keluarga miskin.