Manikmoyo Dorong Desa Dirikan BUMDesa

ADD dan DAU cair

Harianjogja.com, SLEMAN-Turunnya alokasi dana desa (ADD) akibat penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) menuntut desa lebih mandiri. Apalagi, mekanisme dana desa tahun ini kembali ke pola sebelumnya.

Ketua Paguyuban Kepala Desa Sleman Manikmoyo Irawan mengatakan, mekanisme pencairan dana desa dari pusat ke desa menjadi tiga tahap dinilai memiliki dampak bagi Pemdes. "Yang jelas dengan mekanisme pencairan tiga tahap akan menghambat program yang sudah dirancang oleh masing-masing Pemdes," ujarnya kepada Harianjogja.com, Senin (29/1/2018).

Kepala Desa Triharjo ini menilai, pencairan dana desa dua tahap yang dilakukan pemerintah pada 2017 lalu dinilai lebih menunjang kegiatan dan program desa. "Kalau tiga tahap, program tersendat. Kalau dicairkan dua tahap desa akan lebih cepat menyelesaikan  program kerjanya," ujarnya.

Sialnya lagi, tahun ini turunnya pendapatan negara menyebabkan pembagian dana alokasi umum (DAU) di semua daerah turun. Termasuk Sleman yang mengalami penurunan sekitar 10%. Dampaknya, alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan Pemkab ke 86 desa juga ikut turun.

"Kalau negara masih mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan dampaknya ke daerah seperti ini. Kami jadi serba sulit. Padahal masyarakat tahunya semua aspirasinya bisa terealisasi," ujarnya.

Agar desa-desa bisa mandiri dan tidak tergantung dengan dana-dana dari pemkab dan Pemerintah Pusat, Manikmoyo mendorong semua desa mampu membiayai program kegiatanya sendiri dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pusat atau pemerintah daerah. "Caranya dengan membentuk BUMDesa, melakukan investasi di BUMDesa maupun upaya yang lain," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.