Mas Marrel Apresiasi Perda Karst DIY, Ini Pesan untuk Pembangunan

Harianjogja.com, JOGJA—Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera memiliki regulasi khusus untuk melindungi dan mengelola kawasan ekosistem karst. Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disetujui dalam rapat paripurna DPRD DIY pada Rabu (4/11/2026) itu diklaim berpotensi menjadi Perda pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan kawasan karst.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mengendalikan pemanfaatan kawasan karst agar pembangunan dan aktivitas ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Kepala Bebadan Pangreksa Loka (BPL) Keraton Yogyakarta, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo atau Mas Marrel, mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi tersebut. Menurut dia, lahirnya kebijakan itu merupakan hasil kolaborasi Keraton Yogyakarta, Pemerintah Daerah DIY, DPRD, akademisi, peneliti, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat.

“Perda perlindungan karst kali pertama di Indonesia lahir di Jogja. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Ini merupakan inisiatif untuk perlindungan lingkungan karst di DIY dari Keraton Yogyakarta, Pemda DIY, dan Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro,” ujar Mas Marrel, Selasa (10/11/2026)

Ia menilai, perlindungan kawasan karst membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Sebab, ekosistem tersebut bukan sekadar bentang alam yang memiliki daya tarik wisata, melainkan juga menyimpan fungsi ekologis penting, terutama berkaitan dengan sistem tata air, sumber daya alam, dan keseimbangan lingkungan.

Mas Marrel mengingatkan bahwa pembangunan tetap diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan kawasan harus memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menghilangkan sumber kehidupan bagi generasi berikutnya.

“Pembangunan tentu diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jangan sampai pembangunan hari ini justru menghilangkan sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Kawasan karst harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan kehati-hatian,” katanya.

Ia berharap regulasi tersebut tidak berhenti sebagai aturan tertulis. Implementasi, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar perlindungan kawasan karst berjalan secara berkelanjutan.

“Kami akan terus bergerak untuk lingkungan, khususnya DIY. Hamemayu Hayuning Bawono akan terus kami jaga dan menjadi pedoman kami,” tegasnya.

Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono yang mengandung nilai menjaga keharmonisan dan kelestarian dunia dinilai sejalan dengan upaya melindungi lingkungan di DIY.

Perda Karst Bukan untuk Menghambat Ekonomi

Ketua Pansus Bahan Acara Nomor 7 Tahun 2026, Nur Subiyantoro, menjelaskan kawasan karst memiliki karakteristik bentang alam yang khas, baik di permukaan maupun di bawah tanah. Kawasan ini juga menyimpan sistem tata air dan keanekaragaman hayati yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Nur, ekosistem karst memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kerusakan dan kemampuan pemulihan yang terbatas. Kondisi tersebut membutuhkan pengaturan khusus agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Raperda yang telah disetujui tersebut terdiri atas 14 bab dan 30 pasal. Materinya mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian kerusakan, koordinasi lintas sektor, hingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

“Harapan kami, Peraturan Daerah ini tidak hanya menjadi landasan hukum bagi perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem karst, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata melalui komitmen dan koordinasi seluruh pihak terkait,” ungkapnya.

Ketua Komisi C DPRD DIY sekaligus Sekretaris DPD Gerindra DIY itu menegaskan regulasi tersebut bukan bertujuan menghambat pariwisata maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, aturan itu diharapkan menjadi pedoman agar pemanfaatan kawasan tetap memperhatikan keseimbangan ekologis.

Penyusunan regulasi juga dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap potensi kerusakan bentang alam karst akibat proyek pembangunan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di kawasan selatan DIY.

“Pembahasan sudah selesai dilaksanakan dan disahkan sebagai Peraturan Daerah DIY. Insya Allah ini menjadi Perda pertama di seluruh Indonesia terkait pengelolaan kawasan ekosistem karst,” ujar Nur.

Sultan HB X Tekankan Kelestarian Lingkungan

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turut menekankan pentingnya pengelolaan kawasan ekosistem karst secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam pendapat akhir Gubernur pada rapat paripurna DPRD DIY, Sultan menyebut perlindungan kawasan karst merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem karst bukan hanya sekadar pilihan kebijakan, melainkan suatu keniscayaan dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan daerah untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” kata Sultan.

Sultan juga menilai pengaturan peruntukan lahan diperlukan agar pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, karakteristik kawasan, serta kesesuaian tata ruang.

Meski demikian, kawasan karst tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau.

Persetujuan Raperda perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem karst tersebut menjadi langkah awal bagi DIY untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan ketentuan dalam regulasi itu benar-benar diterapkan, sehingga kawasan karst tetap terjaga sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekologis dan manfaat bagi generasi mendatang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.