Masyarakat Diajak Berpikir Kritis dengan Membaca Buku
DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong budaya membaca melalui bedah buku 1001 Tanya Wakil Rakyat untuk meningkatkan literasi, berpikir kritis, dan pemahaman masyarakat
PT Abu Tours sudah tidak diperkenankan menerima pendaftaran jemaah.
Harianjogja.com, JOGJA--Kementerian Agama masih mengkaji proses pencabutan izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) PT Abu Tour yang belum memberangkatkan jemaahnya sesuai janji. PT Abu Tours juga sudah tidak diperkenankan menerima pendaftaran jemaah.
"Proses izinnya masih di kaji di kantor pusat Kementrian Agama. Sampai sekarang kami belum mendapat tembusan hasilnya seperti apa," kata Kasi Pembinaan Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementrian Agama DIY, Tulus Dumadi, Senin (26/3/2018).
Tulus mengatakan PT Abu Tours masih ada upaya untuk memberangkatkan jemaahnya pada akhir tahun ini hingga awal 2019 bagi jemaah yang daftar pada 2017. Saat ini, kata dia, ada jemaah yang masih menunggu janji keberangkatan tersebut, namun ada juga yang meminta uang dikembalikan.
http://m.harianjogja.com/?p=905188">Baca juga : Dicecar Jemaah dan Kemenag Begini Jawaban Abu Tours
Dari ratusan jemaah yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Abu Tours, yang melapor resmi ke Kemenag DIY hanya tiga orang. Jemaah juga belum ada yang melapor resmi ke polisi.
Pihaknya sudah menyampaikan kondisi jemaah Abu Tours DIY ke Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementrian Agama. Tulus tidak menampik, PT Abu Tours sudah masuk kriteria pencabutan izin karena inkar janji terhadap jemaah dan manajemen tidak memiliki dana untuk memberangkatkan.
"Namun karena yang mengeluarkan izin di Pusat. Kami masih menunggu," kata dia. Tulus menambahkan, jika izin Abu Tours nantinya dicabut, namun kewajiban Abu Tours untuk memberangkatkan jemaah tetap berlaku.
Kepala Kanwil Kemenag DIY, Muhammad Lutfi Hamid mengatakan apa yang dilakukan Abu Tour sudah masuk unsur penipuan sehingga bisa ditindak aparat penegak hukum. Namun sampai kemrin belum ada yang melapor secara resmi.
Ia mengklaim sejauh ini terus membina semua PPUI maupun biro haji khusus di DIY. Namun demikian, pihaknya tidak bisa memantau lebih jauh sampai program yang ditawarkan masing-masing biro, "Iming-iming paket promo, itu diluar jangkauan kami," kata Lutfi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong budaya membaca melalui bedah buku 1001 Tanya Wakil Rakyat untuk meningkatkan literasi, berpikir kritis, dan pemahaman masyarakat
PAD wisata Bantul terancam kembali tak mencapai target. DPRD menyoroti penurunan kunjungan dan potensi kebocoran retribusi.
Gerindra mendesak Polri mengungkap otak, pemberi perintah, dan pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Profil Ariyo Windutomo, jenderal TNI yang ditunjuk Prabowo menggantikan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Perda pajak dan retribusi DIY direvisi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. DPRD berharap perubahan aturan tidak menaikkan tarif.
SBY menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi politik Indonesia dan meminta Presiden Prabowo menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.