PAD Wisata Bantul Dua Tahun Tak Capai Target, DPRD Soroti Kebocoran

Harianjogja.com, BANTUL—Target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul dari sektor pariwisata kembali menjadi sorotan. Setelah tidak tercapai pada 2025, target pendapatan wisata tahun ini juga berpotensi meleset jika melihat realisasi hingga Oktober 2026.

DPRD Bantul menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Selain penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, sistem pemungutan retribusi di sejumlah destinasi juga perlu diperiksa.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, mengatakan kegagalan mencapai target pendapatan wisata selama dua tahun terakhir menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Menurut dia, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih turut memengaruhi kemampuan masyarakat untuk berwisata.

"Soal target PAD wisata yang belum tercapai ini tentu jadi catatan kami, kalau tahun ini tidak tercapai lagi tentu harus ada evaluasi total," kata Hanung, Rabu (4/11/2026).

Realisasi PAD Wisata Bantul Masih Jauh dari Target
Berdasarkan data pendapatan retribusi wisata sepanjang Januari hingga Desember 2025, Pemkab Bantul hanya memperoleh Rp26,7 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 54,6% dari target yang ditetapkan sebesar Rp49 miliar.

Tidak tercapainya target pendapatan itu sejalan dengan penurunan kunjungan wisatawan. Sepanjang 2025, jumlah kunjungan wisata ke Bantul tercatat sebanyak 1,84 juta orang atau turun sekitar 28% dibandingkan 2024.

Pada 2026, Pemkab Bantul menetapkan target pendapatan wisata sebesar Rp29 miliar. Namun, hingga Oktober 2026, realisasinya baru mencapai Rp17.606.717.500 atau 60,68% dari target.

Dengan waktu tersisa kurang dari dua bulan hingga akhir tahun, pemerintah daerah masih harus mengejar selisih pendapatan sekitar Rp11,39 miliar untuk memenuhi target tersebut. Capaian sementara itu dinilai belum cukup meyakinkan untuk memastikan target tahunan dapat terpenuhi.

Hanung menyebut pelemahan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan kunjungan wisata. Meski demikian, dia meminta Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul tidak hanya melihat persoalan dari sisi jumlah wisatawan, tetapi juga mengevaluasi mekanisme pemungutan retribusi.

"Saya pikir kondisi ekonomi masyarakat yang melemah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan kunjungan dan berdampak pada pendapatan retribusi. Namun, Dispar juga kami minta untuk mengevaluasi sistem pemungutan retribusi di sejumlah destinasi wisata," ungkapnya.

DPRD Bantul Minta Sistem Retribusi Dievaluasi
Selain faktor kunjungan, DPRD Bantul menyoroti kemungkinan belum optimalnya penerimaan retribusi di kawasan wisata. Hanung mengatakan potensi kebocoran pendapatan perlu diperiksa, terutama karena sejumlah destinasi pantai selatan kerap terlihat ramai saat akhir pekan maupun musim liburan.

Dia menegaskan sorotan tersebut bukan tudingan terhadap individu atau petugas tertentu. Menurut dia, evaluasi sebaiknya diarahkan pada sistem pemungutan agar dapat diketahui apakah mekanisme yang berjalan sudah mampu mencatat seluruh wisatawan yang seharusnya membayar retribusi.

"Mungkin, ini mungkin ya, kami tidak menyalahi oknum tapi dimungkinkan ada kebocoran retribusi karena sistemnya yang belum maksimal. Bukan menunjuk orang atau oknum, tetapi sistemnya mungkin belum maksimal sehingga hasilnya juga belum maksimal," ujarnya.

DPRD Bantul berharap pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemungutan retribusi di destinasi wisata. Dengan sistem yang lebih optimal, potensi pendapatan daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Perbaikan tersebut juga dinilai penting agar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bantul nantinya dapat memberikan dampak yang sebanding terhadap penerimaan PAD. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan pendapatan dari sektor pariwisata.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.