Kapolri Kritik Habis Pilkada

Harianjogja.com, JOGJA--Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan ulasan tentang dampak negatif pilkada dalam seminar nasional bertajuk Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Sabtu (31/3/2018). Tito menyatakan perlunya akademisi melakukan penelitian terkait efektivitas sistem pilkada di Indonesia.

Tito melihat adanya dampak negatif dari pilkada langsung, antara lain, potensi konflik merebak. Pilkada memang membuka ruang yang lebar bagi demokrasi untuk memilih dan dipilih, namun membuat masyarakat terbelah menuju pilihan politik. Fakta yang terjadi bukan kampanye positif dengan menjual program, namun justru kampanye hitam atau kampanye negatif, bahkan ada upaya menghalalkan segala cara. Black campaign di lawan politik yang sebenarnya tidak terjadi namun kadang seolah diciptakan ada, kampanye negatif yang sebenarnya ada dan dilakukan lawan politik, tetapi dieksploitasi sedemikian rupa untuk mendegradasi lawan politik. Sehingga antar-kontestan terjadi pertarungan negatif yang menimbulkan konflik.

Sadar atau tidak sadar, kata Tito, dengan sistem pilkada ini sudah membelah masyarakat, setiap keterbelahan itu jika tak dikontrol, akan menimbulkan konflik. Para calon memang mengatakan siap kalah siap menang, praktiknya tak ada calon yang siap kalah, semuanya ingin siap menang.

"Ini sudah terjadi beberapa kali, bakar-bakaran sudah banyak, pilkada tahun kemarin yang lain sudah pelantikan, Papua enam bulan, Tolikara, Intan Jaya, Puncak Jaya, korbannya ratusan. Kantor bupati segala macam habis dibakar. Saya cuma pesan pada anggota, jangan menembak, kalau menembak kalian kena human right. Pak, mereka bakar kantor, enggak apa-apa, ntar suruh bangun lagi," ungkap Tito yang menjadi keynote speaker dalam seminar itu, Sabtu.

Dampak pilkada selanjutnya, kata Tito, biaya sangat tinggi. Karena untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur persiapannya paling tidak dua tahun. Mulai dari pasang sana pasang sini untuk membuat jaringan yang tidak gratis. Ia memperkirakan dari 100 calon yang ingin maju, hanya lima orang saja yang datang dengan tulus ikhlas. Kalau sudah jadi misalnya gaji Rp200 juta, padahal modal yang digunakan mencapai miliaran rupiah.

"Masyarakat bawah kadang enggak tahu soal program, pokoknya ada yang datang bawa Indomie, oke, itu [dinilai sebagai calon] bagus. Yang datang bawa artis sing [yang] nyanyi mantap, apalagi artisnya goyangannya mantap juga kan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.