Tak Malu, Masih Ada Orang Kaya di Sleman Terima Bantuan Sosial

Harianjogja.com, SLEMAN- Meskipun tingkat kemiskinan di Sleman mengalami penurunan tiap tahunnya. Namun program bantuan bagi orang miskin masih ada yang diakses orang kaya.

Kepala Dinas Sosial Sleman Sri Murni Rahayu mengatakan tingkat kemiskinan di Sleman mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Tahun 2016 tingkat kemiskinan di Sleman mencapai 11,76 persen, lalu menurun di 2017 menjadi 10,60 persen, dan data terbaru di 2018 tingkat kemiskinan di Sleman mencapai 9,48 persen.

Beberapa program sudah dilakukan oleh Dinsos Sleman mulai dari program yang sumbernya dari Pemerintah Pusat yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ada juga program pengentasan kemiskinan dari Pemkab Sleman yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS).

"Namun dari beberapa program itu masih ada warga yang termasuk kaya, tapi mendapat bantuan, karena pencatatan yang ada di kami [Dinsos Sleman] itu sumbernya Kementerian Sosial Pusat jadi akan ada ketidakcocokan dengan kondisi di lapangan," ujar Sri Murni pada Harianjogja.com (19/4/2018).

Menurut Sri Murni, Dinas Sosial Sleman berupaya menekan jumlah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dengan melakukan pengawasan. "Kami tiap bulan harus selalu update data tentang KK miskin, kerja sama dengan dusun, desa, agar tiap ada yang orang kaya baru dan tidak lagi berhak menerima bantuan, dapat kami coret," katanya.

Menurut Sri Murni terkadang ada warga yang karena kebutuhan biaya kesehatan tinggi dan uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan membuat orang itu dikategorikan orang miskin baru. "Ada juga kan orang yang misalnya karena musibah sakit sehingga keluar uang yang banyak lalu dia dikategorikan miskin baru, yang itu harus kami update datanya, sehingga dia dapat bantuan, karena ia juga berhak," katanya.

Selain alasan ketidak cocokan data dengan realita di lapangan, menurut Sri Murni, masih kurang sadarnya orang kaya baru yang menerima bantuan menjadi sebab. "Kadang ada yang pemberian bantuan dia mengembalikan lagi kadang juga ada yang menerimanya," ungkapnya.

Sri Murni mengatakan harus ada kesadaran dari pihak orang kaya baru agar statusnya bisa terhapus dari penerima bantuan. "Contoh untuk progran JPS kemarin itu, sebelum pencatatan penerima bantuan berdasarkan SK bupati, ada warga dia bawa mobil pribadi, terhitung kaya, tapi mencoba ke Dinsos Sleman untuk menerima bantuan, lalu kami coba beri penjelasan," kata Sri Murni.

Pemda DIY sebelumnya menyatakan sulitnya angka kemiskinan di wilayah ini ditekan lantaran masih ada data penerima bantuan yang salah sasaran. Yaitu mereka yang memiliki ekonomi mampu namun menerima bantuan, sementara yang miskin justru luput dari bantuan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.