Kehancuran Ekologi RI di Balik Transisi Energi Disuarakan di COP30
Nasib banyak Masyarakat Adat justru kian terancam oleh ambisi transisi energi global.
Kegiatan evaluasi keuangan negara yang digelar di Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY beberapa waktu lalu./Ist
Harianjogja.com, JOGJA- Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan anggaran atau keuangan di berbagai instansi negara.
Evaluasi yang bertempat di Aula Lantai III Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY itu digelar pada Selasa (24/4/2018) hingga Rabu (25/4/2018). Kegiatan kali ini khusus mengevaluasi pelaksanaan anggaran untuk triwulan pertama 2018.
Evaluasi melibatkan Satuan Kerja (Satker), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPBN) Kementerian Keuangan.
Sejumlah lembaga di atas melakukan diskusi intensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan terkait pelaksanaan anggaran. Harapannya diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi teknis untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara atau lembaga dan Satker ke depannya.
Kegiatan ini merupakan manifestasi Peraturan Pemerintah No.45/2013, terkait tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.
Selain itu juga selaras dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1717/PB/ 2018 tertanggal 15 Februari 2018 mengenai Petunjuk Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 pada Kanwil DJPb dan KPPN.
Monitoring awal dilakukan dengan menyusun penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Satker.
Indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari 12 indikator yaitu : revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, pengelolaan UP, penyampaian LPJ Bendahara, pendaftaran ADK Kontrak, penyelesaian tagihan, tingkat penyerapan, retur SP2D, perencanaan kas, pengembalian/kesalahan SPM, pagu minus dan dispensasi SPM.
Berdasarkan hasil desk research pelaksanaan anggaran Triwulan I TA 2018, ditetapkan 30 satuan kerja dari 14 K/L yang dipandang perlu untuk digali informasinya dalam forum Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker Triwulan I TA 2018.
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran diselenggarakan dalam bentuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara indepth interview kepada Satker. Dilakukan grouping peserta antara lain berdasarkan kesamaan tusi/proses bisnis atau yang lainnya, masing-masing kelompok terdiri dari 4 s.d. 8 Satker.
Selanjutnya secara intensif dilakukan diskusi one on one meeting antara Satker dengan petugas dari Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I. Dengan cara seperti ini Satker lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya.
Diskusi dibagi dalam dua tahap, yaitu pada hari pertama dan hari kedua masing-masing 15 Satker. Diskusi berlangsung cukup padat dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB.
Berbagai permasalahan dan kendala diungkapkan Satker, rekomendasi teknis disampaikan langsung oleh CSO KPPN dan Bidang PPA I Kanwil DJPBN Provinsi DIY. Di samping itu juga terdapat berbagai masukan yang dapat dirumuskan sebagai bahan perbaikan regulasi dan kebijakan. Diharapkan kegiatan tersebut bermanfaat dan dapat memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran selanjutnya sehingga bisa mewujudkan belanja pemerintah yang berkualitas. (Adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Nasib banyak Masyarakat Adat justru kian terancam oleh ambisi transisi energi global.
Prediksi Bournemouth vs Man City Liga Inggris 2026, laga penentu gelar. The Citizens wajib menang demi menjaga peluang juara.
SPMB Jateng 2026 resmi diluncurkan. Daya tampung SMA/SMK negeri hanya 40 persen, gubernur tegaskan tak ada titip-menitip.
UGM dan KAGAMA berupaya manfaatkan rumah Prof Sardjito untuk kegiatan akademik di tengah isu penjualan aset bersejarah.
Kasus penembakan pemuda di Candisari Semarang terungkap. Polisi beberkan kronologi, motif pelaku, hingga peluang restorative justice.
Polda Jabar bongkar penipuan titik dapur MBG, 13 korban rugi Rp1,9 miliar. Pelaku jual akses palsu program pemerintah.