Bantul Ternyata Punya Puluhan Kampung KB

Harianjogja.com, BANTUL-Pemerintah Kabupaten menargetkan di 2021 mendatang, seluruh desa di Bantul menjadi kampung Keluarga Berencana (KB). Hingga saat ini, jumlah Kampung KB baru menyasar di 23 desa.

Kepala Bidang KB, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Bantul Nyoman Gunarsa mengatakan, pembentukan kampung KB tidak lepas dari progam pusat terkait. Setelah dibentuknya kampung KB di Dusun Jasem, Srimulyo, Piyungan oleh Presiden Joko Widodo di 2016 lalu, wilayah lain di Bantul langsung mengikuti program tersebut.

Tujuan pembentukan KB tidak lepas dari upaya dari pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan. Diharapkan dengan program KB, masyarakat dapat membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

“Kampung KB merupakan perpaduan program pendudukan dan KB untuk membangun keluarga untuk dapat meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan di masyarakat,” kata Nyoman, Sabtu (28/4/2018).

Menurut dia, di wilayah Bantul hingga sekarang sudah ada 23 kampung KB. Rencananya, jumlah kampung ini akan terus ditambah dan ditargetkan pada 2021 mendatang seluruh desa sudah menjadi kampung KB. “Untuk pembentukan, kami siap melakukan pendampingan sehingga program dapat efektif,” ungkapnya.

Asisten III Bidang Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Bantul Totok Sudarto mengatakan, pembentukan kampung KB tidak hanya menyukseskan program pengendalian penduduk dengan semboyan dua anak cukup. Pasalnya, harus ada program lain untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

“Jadi tidak hanya untuk program dua anak cukup, tapi upaya membentuk masyarakat yang sejahtera juga penting akrena dengan program tersebut pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan,” katanya.

Menurut dia, untuk pembentukan kampung KB bukan hanya menjadi tugas dari pemkab karena seluruh elemen harus ikut berpartisipasi, mulai dari masyarakat, pemerintah desa hingga pihak swasta. Untuk partisipasi masyarakat dibutuhkan agar dapat menyajikan data yang benar-benar valid karena warga sendiri yang tahu kondisi di lapangan.

“Ketersediaan data dan informasi yang valid sangat dibutuhkan demi efektivitas dan kesuksesan program yang digulirkan,” ungkap Totok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.