PT AP I Sediakan Rumah Kontrakan untuk Warga Penolak Bandara Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO-PT Angkasa Pura 1 (Persero) bakal menyediakan 20 rumah kontrakan kepada warga yang saat ini masih tinggal di kawasan Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Juru Bicara Proyek NYIA, Kolonel Pnb Agus Pandu Purnama menyatakan, PT AP I sudah mendata jumlah warga penolak yang tidak memiliki rumah pengganti. Dari 37 rumah dengan 105 jiwa yang masih bertahan di dalam area pembangunan, masih ada 20 rumah bersama warganya yang tidak mempunyai rumah pengganti. Sebagai bentuk iktikad baik, PT AP I siap menyediakan rumah kontrakan untuk warga yang menghuni 20 rumah tersebut, agar mereka memiliki tempat tinggal setelah land clearing dilakukan.

"Kami sudah mendata rumah per rumah dan ada 20 rumah yang tidak memiliki hunian lain. Kami siap menyediakan rumah kontrakan untuk warga dengan biaya dari kami. Saat ini kami sedang mencari rumah di dekat kawasan IPL," kata Pandu, Minggu (29/4/2018).

Pandu menyatakan selama tiga bulan, warga boleh menempati rumah itu sebelum mendapatkan rumah pengganti melalui uang ganti rugi pembebasan lahan yang saat ini dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Wates.

"Kalau opsi hunian di rusunawa [rumah susun sederhana sewa] di Wates dianggap terlalu jauh, kami siap menyewakan rumah di dekat kawasan IPL atau di kawasan rumah relokasi khusus magersari. Ini bentuk kepedulian kami sekaligus menghindari kesan adanya eksekusi paksa. Kami tidak mau ada warga yang telantar," kata Pandu.

Pandu mengatakan, land clearing tetap dilakukan mengingat tahap pembangunan NYIA terus berjalan. Koordinasi bersama Pemkab Kulonprogo dan pihak terkait terus dilakukan untuk mengejar target bandara beroperasi pada 2019.

"Setelah SP III, tidak ada lagi pemberitahuan dan warga harus siap pindah sewaktu-waktu. Dalam waktu dekat kami akan melakukan land clearing dengan langkah yang tegas dan terukur," kata Pandu.

Kabid Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Suparno, menyatakan sisa lima rumah relokasi khusus Magersari di Desa Kedundang bisa diberikan kepada warga penolak yang tidak memiliki rumah hunian. Hal tersebut dilakukan mengingat siapa saja berhak menempati asalkan memenuhi persyaratan yang ada.

"Misalnya warga terdampak, baik penolak atau bukan, kalau dia tidak bisa membeli rumah kemudian dapat surat keterangan miskin, dan mendapat surat keputusan dari pemerintah bisa tinggal di rumah relokasi khusus," katanya.

Kapolres Kulonprogo, AKBP Anggara Nasution, mengatakan jajarannya masih menunggu kepastian dari PT AP I dan Pemkab Kulonprogo terkait dengan eksekusi pengosongan lahan di kawasan IPL bandara. Menurutnya, polisi hanya menjalankan tugas dalam pelaksanaan pembangunan objek vital nasional, termasuk megaproyek NYIA.

“Pengamanan pembangunan NYIA kami lakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Kami juga mendorong dialog antara pemerintah dengan warga yang masih menolak demi mencari solusi terbaik," katanya, Minggu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.