Waspada Ekstensi Chrome, Riwayat Pencarian Pengguna Bisa Dipantau
Peneliti menemukan 319 ekstensi Chrome yang mengalihkan pencarian melalui server perantara dan berpotensi memantau aktivitas pengguna.
Aksi buruh perempuan di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret, Selasa (1/5/2018)./Harian Jogja-M114
Harianjogja.com, JOGJA-Buruh gendong di DIY menuntut pemerintah agar pekerjaan mereka diakui dan mendapat perlindungan dari negara.
Sekitar 500 buruh perempuan dari usia 20 tahun hingga 70 tahun dari berbagai kelompok salah satunya buruh gendong menuntut dan menyuarakan haknya. Dari titik parkir Abu Bakar Ali hingga Kantor Gubernur mereka melakukan aksi menari yang diakhiri di depan monumen Serangan Umum 1 Maret.
Kaum perempuan dari buruh gendong, pekerja rumahan yang bekerja dengan UMKM didampingi dari berbagai LSM ketika melakukan aksi. Rendahnya upah di DIY menjadi pemicu utama mengapa ada tuntutan yang lain.
“Satu upah layak, dua diakui sebagai pekerja, tiga jaminan kesehatan, biar pemerintah itu tau kalo buruh gendong itu ada. Yang paling disampaikan itu diakui sebagai pekerja kan kalo sudah diakui pemerintah tau ada buruh gendonguntuk mengakses jaminan kesehatan, upah layak, pakaian, tempat istirahat,” ujar Sumari, 43, Buruh Gendong di Pasar Giwangan, Selasa (1/5/2018).
Ketua Serikat Federasi Buruh Bantu Warisah mengatakan, pengakuan itu sangat penting karena pekerjaan mereka tidak lepas dari risiko. Jika tidak diakui, maka risiko akan ditanggung oleh para buruh sendiri.
Pekerja rumahan sehari hanya mendapat Rp20.000 hingga Rp30.000, tetapi risiko pekerjaan tetap menanggung sendiri. Sementara untuk buruh gendong, sekali gendong mereka hanya menerima Rp3.000 hingga Rp5.000 dengan beban angkat 60 kg hingga 90 kg.
“Bagaimana pemerintah mengupayakan hak kami, pendapatan sangat minim, kami butuh keselamatan kerja. Karena kami pekerja kami pasti mendapatkan risiko, lalu upah layak bagaimana jika upah hanya sekian padahal harus menanggung alat produksi, listrik, air minum, dan fasilitas kerja kita harus menyediakan sendiri,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Peneliti menemukan 319 ekstensi Chrome yang mengalihkan pencarian melalui server perantara dan berpotensi memantau aktivitas pengguna.
Kakorlantas Polri menegaskan SIM masih berlaku lima tahun. Wacana SIM seumur hidup belum menjadi kebijakan, ini penjelasannya.
Polda DIY mengamankan 154 orang usai kericuhan di Jogja. Polisi menyita molotov, petasan, bensin, senjata tajam, dan ketapel.
Letkol Mochammad Sroedji mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026 setelah pengusulan panjang sejak 1972. Jember menyambut pengakuan tersebut.
Memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026, MTsN 6 Bantul menggelar aksi peduli lingkungan melalui penebaran 1.000 benih ikan di Sungai Belik.
KPK menggeledah enam lokasi di Sumatera Utara terkait kasus korupsi proyek jalan dan mengamankan barang bukti elektronik serta dokumen.